Madurazone.co, Sumenep – Sejumlah warga yang mengatasnamakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBHM) mempertanyakan dana panitia pengawas kabubaten (panwaskab) Sumenep, Madura. Sebab, dana yang digelontor melalui APBD 2015 diduga tidak transparan, khusunya untuk perjalanan dinas.
Sulaesih kordinator YLBHM menjelaskan, anggaran sebesar Rp 8 miliyar untuk apa, kemana perjalanannya dan untuk apa. “Jadi, kami minta dana negara itu harus diperjelas. Sehingga, transparan dan bisa diketahui oleh publik. Tidak hanya untuk jalan-jalan,” katanya.
Apalagi, keberadaan panwaslih terkesan mandul. Sebab, kinerjanya tidak begitu maksimal. “Laporan yang masuk malah diendapkan, tidak ada tindaklanjutnya. Termasuk laporan kami kepada panwas tidak ada kejelasan. Ini ada apa,” ucapnya dengan nada berang.
Sementara itu, anggota panwas Zamrud Khan menjelaskan semua prosedur sudah dilakukan panwas. Dalam prosesnya ada kendala teknis dan terbukti. “Semuanya sudah jelas. Kami punya bukti berkas, termasuk panggilan kepada terlapor yang dimaksud,” ucapnya.
Bahkan, pihaknya mempersilahkan apabila tidak sesuai dengan prosedur untuk dilaporkan ke DKPP. “Soal dan juga sudah sesuai dengan peruntukan yang ada di anggaran. Intinya, panwas tidak main-main,” ujarnya. (yt)
