madurazone, Bangkalan – Komisi V DPR RI menemukan praktik penyimpangan penggunaan dana desa di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. Salah satunya, pembangunan balai desa yang ada di halaman rumah kepala desa.
“Jelas itu sangat tidak benar. Selain itu, juga. Selain itu, ada pembangunan infrstruktur desa yang dibangun dengan menggunakan pihak ketiga. Padahal, harus swakelola,” kata Ketua Komisi V DPR RI Fery Djemi Francis saat melakukan kunjungan kerja di Bangkalan.
Itu terungkap dalam serap aspirasi dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) se-Madura di pendopo Pemkab Bangkalan itu. Mereka datang dengan tim kementerian desa pembanguan tertingal. Di mana kedatangannya untuk mengetahui manfaat program dana desa.
“Pada 2015 masing-masing desa hanya memperoleh dana sebesar Rp275 juta, namun pada 2016 ini menjadi Rp650 juta,” ujarnya.h
Untuk itu, pihaknya meminta semua pihak untum mengawasi penggunaan dana desa. Dengan pola pengawasan yang ketat, maka kualitas pekerjaan pembangunan infrastruktur desa juga jelas akan lebih bagus. (red)
