Madurazone.co, sumenep – Dana Pendidikan di Sumenep, Madura, Jawa Timur dinilai belum trasnparan. Sehingga, pelaksanaan pendidikan menjadi tersendat dan tidak baik. Itu terungkap dalam serap aspirasi yang diselenggarakan pemkab Sumenep, Kamis (10/2/2016).
“Jadi, pengelolaan keuangan tidak tranpasaran. Bagaimana mau maju pendidikan di Sumenep, kalau pengelolaanya belum baik,” kata Sunari, dari forum kajian Aswaja.
Selain soal transparansi, soal sertifikasi guru TK di Sumenep untuk didahulukan. Sebab, dari 1500 guru hanya 101 yang PNS. “Ini harus juga menjadi perhatian pemerintah. Supaya kualaitas pendidikan semakin baik,” kata utusan IGTKI.
Selain soal itu, guru bolos di kepulauan menjadi kritik dalam forum bersama bupati dan wabup itu. Selain isu pendidikan, soal wisata gili labek juga diusulkan. Selain, itu penertiban balapan liar (bali) yang masih marak juga menjadi sorotan. Polres dituntut untuk menertibkan.
Disamping itu, pada momen itu masyarakat juga meminta pembangunan rumah sakit di Kepulauan Kangean. Sebab, sudah sangat mendesak. Menariknya, ormas malah meminta sejumlah cafe ditutup.
Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan, pembangunan di Sumenep bisa berjalan dengan adanya peran dan masukan dari masyarakat. “Ayo bersama-sama membangun Sumenep,” ujarnya. (AL/yt)
