Madurazone.co, Sumenep – Pelaporan dugaan penyimpangan beras untuk keluarga miskin (raskin) ke kejaksaan negeri (kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur oleh LSM Lidik dan HAM berdampak. Sejumlah kades mengancam melakukan penebusan hinggan pendistribusian beras bersubsidi itu.
Hal tersebut diungkapkan Ketua AKD Sumenep Moh. Idafi dalam jumpa pers di salah satu hotel Sumenep. Idafi menjelaskan, dengan adanya laporan raskin secara menyeluruh itu sudah menbuat resah. Makanya, tidak akan dilakukan penebusan, biarkan berada di Bulog.
“Kami tidak mau mendistribusi raskin jika tidak ada kebijakan dari pemerintah terkait pendistribusian. Utamanya, raskin yang diberikan secara merata di desa,” katanya.
Dia meminta, ada kebijakan dari bupati berupa perbup (peraturan bupati) terkait pendistribusian. Sehingga, ada komunikasi forpimda (forum pimpinan daerah). “Apa salah ketika dibagi rata atas kesepakatan bersama masyarakat dan tokoh. Sebab, ada yang berhak malah tidak mendapatkan. Kan kasihan,” ucapnya.
Bahkan, pihaknya menantang LSM untuk menganani soal pendistribusian raskin. Pihaknya hanya ingin tahu sejauh mana bisa mengendalikan raskin di tengah masyarakat desa. “Silahkan, satu desa satu LSM, tebus lalu distribusikan ke masyarakat. Kami ingin tahu,” ungkapnya. (ysd/yt)
