Madurazone.co, Jakarta – Politisi PDI Perjuangan MH. Said Abdullah meminta pemerintah untuk mengevalusi pengalokasian anggaran. Sebab, politik anggaran masih jauh dari agenda nawa cita guna mewujudkan cita-cita Trisakti Bung Karno.
Waki ketua badan anggaran (banggar) RI itu mengungkapkan, porsi anggaran untuk pembangunan ekonomi rakyat diperbesar. Ini penting guna mendekatkan agenda Nawacita. “Anggaran harus diperioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.
Menurut politisi senior ini, saat ini APBN masih belum bersentuhan dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat. Itu lantaran anggaran bereorintasi pada belanja rutin tahunan pemerintah dan merespon situasi makro ekonomi yang memiliki sifat jangka pendek. “Dengan begitu, tidak bisa menekan angka kemiskinan,” ucapnya.
“Nomenklatur anggaran kementrian/ lembaga hanya belanja aparatur dan belanja modal. Padahal dalam belanja modal masih ada belanja barang milik K/L. Dampaknya, pembangunan yang berorientasi rakyat kecil sekali. Itu terjadi 10 tahun terakhir. Selalu anggaran rutin yang naik,” terangnya.
Said mengungkapkan, seharusnya anggaran untuk pembangunan masyarakat yang diperioritaskan, bukan rutin saja. Makanya, menteri harus paham atas Nawacita sebagai visi misi presiden.
Dia melihat, belanja pembangunan non fisik seperti kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, juga mendapatkan porsi yang besar dalam APBN.
Berdasarkan data, dari total anggaran sebesar Rp 57,12 Triliun di Kementerian Agama (Kemenag), porsi terbesarnya justru dipakai untuk belanja rutin sebesar Rp 33,4 Triliun (58,47%). Sedangkan anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 23,7 Triliun (41,53%). “Alokasi anggaran pembangunan non fisik sebesar Rp 22 Triliun (38,53%) dan pembangunan fisik hanya sebesar Rp 1,7 Triliun (2,99%),” terangnya.
Demikian juga di Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, alokasi anggaran dalam APBN sebesar Rp 8,6 Triliun. Dari angka ini, sebesar Rp 1,2 Triliun (13,45%) dipergunakan untuk belanja rutin. Sementara untuk pembangunan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 7,4 Triliun (86,55%). “Pembangunan non fisik mencapai Rp 6,3 Triliun (73,49%) dan anggaran pembangunan fisik mencapai Rp 1,1 Triliun (13,07%).
Namun agar pemanfaatan anggaran efektif maka FPDI Perjuangan meminta agar setiap kegiatan pembangunan non fisik harus disertai pendamping. Syaratnya, pendamping harus berkualitas sehingga dapat mengarahkan kegiatan menjadi tepat sasaran, tepat manfaat dan berdampak kemajuan.
“Kegiatan pembangunan non fisik yang pada umumnya menjadikan masyarakat sebagai sasaran kegiatannya perlu disertai dengan target dampak kemajuan yang akan dicapai melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,” terangnya.(yt)
