Madurazone.co, Sumenep – Pengadaan lahan kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur ternyata masih menyisakan masalah. Kabar teranyar, pengadaan lahan itu disinyalir ada kongkalikong untuk memuluskan pengadaan lahan yang bersumberkan APBD 2015 itu.
Indikasinya, disinyalir ada oknum DPRD yang diduga menjadi perantara dan mengarahkan pembelian lahan tersebut. Dimana sebelum terjadi transaksi dengan pemerintah, disinyalir sudah ada kesepakatan harga. Sehingga, langsung dilakukan pembelian terhadap lahan tersebut.
“Lahan itu sudah didealkan terlebih dahulu. Makanya, sempat pindah-pindah untuk lahannya karena memang digiring untuk membeli satu lahan dengan cara memberikan kompensasi kepada oknum dewan,” kata Hamsur, aktifis LMR.
Dia mengungkapkan, dari hasil yang didapat pihaknya lahan itu dibeli terlebih dahulu oleh pihak pemodal. Setelah itu lalu didealkan dengan pemkab. “Jadi, pengadaan lahan kami duga sarat dengan kongkalikong. Jelas ada permainan di dalam,” ungkapnya.
Hamsur menuturkan, tim pengadaan lahan, aprisal dan mekanismes lain disinyalir hanya sebatas formalitas belaka. Sebagai wujud memenuhi pengadaan lahan saja. “Semua proses untuk pengadaan hanya formalitas semata. Karena kami tahu persis soal pengadaan lahan ini,” tuturnya.
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma membantah adanya pengondisian. Politisi PKB ini meminta soal pengadaan lahan itu tidak usah diperpanjang. “Tidak ada, itu semua sudah klir, dan kita sudah selesai menjelaskan di kejati beberapa waktu lalu. Kasihan Sekwan,” tukasnya. (ysd/yt)
