Fantastis…!! Bayar Rp 1,5 Juta Per Orang Untuk Ikut Diklat Kepala Perpustakaan

  • Whatsapp

Madurazone.co, Sumenep – Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepala perpustakaan yang digelar seksi pendma Kantor kementerian agama (Kankemenag) Sumenep, Madura, Jawa Timur menuai kritik. Pasalnya, untuk mengikuti kegiatan tersebut harus membayar Rp 1,5 juta.

“Untuk mengikuti diklat kepala perpustakaan harus membayar Rp 1,5 juta. Dan itu dibebankan kepada peserta. Jadi, sangat memberatkan,” katanya IS, salah satu peserta.

Muat Lebih

Dia mengungkapka, diklat perpustakaan itu merupakan sesuatu yang wajib. Sebab, persyaratan untuk sertifikasi. Namun, biayanya yang mahal. “Mahal hanya ngeluarkan sertifikat. Selain itu, waktunya hanya tiga hari, padahal sebelumnya kemenag bilang satu minggu,” ujarnya.

Pendma Kemenag Sumenep menggelar diklat Kepala Perpustakaan. Hanya peserta dikenai kontribusi Rp 1,5 juta. Sementara diklat dilakukan dua angkatan. Masing-masing angkatan terdiri tiga kelas dengan jumlah masing kelas 40 orang. Dengan begitu jumlah peserta sebanyak 240 orang. Berarti dana yang dikumpulkan sekitar Rp 360 juta.

Kasi Pendma Sumenep Muh Rifa’ie Hasyim menjelaska, tidak upaya bisnis apapun dalam pelaksanaan diklat itu. Sebab, dana itu juga kembali kepada peserta. “Termasuk, kontrak dengan perguruan tinggi juga berbiaya, Yang kita keluarkan sekitar Rp 180 juta,” katanya.

Dia mengungkapkan, sementara sisanya diperuntukkan untuk akomodasi, konsumsi dan honor pelaksana dan lainnya. “Kata siapa itu mahal, dibandingkan dengan daerah lain di Sumenep ini jauh lebih murah. Kami meras aneh sama peserta ini,” ungkapnya.

Mantan Kamad MTSN Terate ini mengungkapkan, memang tidak ada anggaran di kemenag terkait ini. “Makanya, kami nyatakan ini sebagai diklat mandiri. Dan biayai oleh peserta sendiri. Maksud kami padahal hanya memfasilitasi, tapi kok begini,” ujarnya.

Sebenarnya, pihaknya sudah meminta pihak lain, seperti KKM untuk menyelenggarakan diklat ini. Karena tidak ada, maka pihaknya yang menyelenggarakan. “Dan, itu tidak paksakan. Ada pernyataan peserta. Apalagi, ini dibutuhkan pada awal Juli nanti,” ucapnya. (yt)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.