Madurazone.co, Sumenep – Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur Herman Dali Kusuma menilai program BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) kesehatan terkesan setengah hati. Sebab, dalam prakteknya program pemerintah pusat itu terkadang tidak bisa melayani masyarakat secara optimal dan maksimnal.
”Program secara esensial memang cukup bagus untuk menjaga kesehatan masyarakat. Namun, prakteknnya ternyata tidak sesuai dengan misi dan visinya. Di mana melayani masyarakat berbatas waktu. Sehingga, pelayanannya tidak maksimal,” kata politisi PKB ini di rumahnya beberapa waktu lalu.
Dia mengungkapkan, pelayanan lainnya berupa obat juga terkadang tidak bisa dilayani sepenuhnya oleh pusat kesehatan. Yakni, pasien harus membeli obat di luar rumah sakit dengan menggunakan biaya sendiri. ”Kadangkala banyak obat yang harus dibeli diluar tanggungngan BPJS. Ini kan sangat ironi, tentu saja, sangat memprihatinkan. Seharusnya langsung ditanggung sepenuhnya. Jangan hanya obat generik saja,” ucapnya.
Politisi asal Talango ini mengungkapkan, pihaknya sering mendapatkan laporan ini dari masyarakat. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, ini merupakan program dari pemerintah pusat. ”Kami tetap berupaya untuk menyuarakan dan memberikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait kondisi di lapangan,” tuturnya.
Herman juga menambahkan, pihaknya juga menyesalkan jika program itu masih diperuntukkan dengan cara membayar cicilan. Sebab, ketika sudah tidak membayar maka BPJS itu tidak bisa digunakan. ”Jadi, itu program ini sangat ironis dan butuh perhatian semua pihak. Pemerintah pusat harusnya kembali dikaji,” tukasnya. (yt)
