Madurazone.co, Sumenep – Berhembusnya rumor transaksi jual beli jabatan jelang mutasi di lingkungan Pemkab Sumenep, Madura Jawa Timur di respon kalangan dewan. Komisi I meminta baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan karir) untuk bekerja profesional dan proporsional.
“Rumor jual beli jabatan memang sesuatu yang tidak boleh direspon berlebihan namun harus disiapkan oleh pihak berwenang, dalam baperjakat. Dimana baperjakat memiliki peran mendiskusikan mutasi dan promosi,” kata Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I DPRD Sumenep.
Politisi Banteng asal kepulauan Masalembu ini menuturkan, mutasi harus didasarkan pada keahlian dan kemampuan dan pertimbangan lain yang dianggap mendukung terciptanya good governance. “Langkah preventif adanya transaksi jabatan harus dilakukan. Kalau sudah transaksional tidak mungkin lahir pemerintahan yang bersih,” ucapnya.
“Mutasi dan promosi ada ruangnya legalitas untuk memverifikasi para birokrat yg hendak di promosi, yakni baperjakat itu. Kalau transaksional ya jelas tak berkualitas,” imbuh mantan aktifis Yogyakarta itu.
Kendati demikian, pihaknya berharap transaksi jabatan tidak terjadi. Dan, hanya sebatas Rumor belaka. “Kalau mutasi betul akan dilakukan, maka kita tunggu kerja baperjakat serius dan ptofesional,” tuturnya.
Sebagaimana diberitakan, belakangan ini berhembus isu transaksi jual beli jabatan menjelang mutasi di Sumenep. Kabarnya, angka transaksi itu cukup prestisius hingga ratusan juta rupiah. (yt
