Madurazone.co, Sumenep – Jelang isu mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian publik. LSM Sumenep Independen (SI) menilai ada tujuh kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) cukup layak untuk dimutasi untuk penyegaran.
Versi LSM SI, tujuh SKPD itu adalah Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), RSUD Dr Moh Anwar Sumenep, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
“Tujuh SKPD itu sudah tidak produktif sesuai dengan analisis kami, hanya jadi pelengkap saja. Misalnya, Disdik. Disdik tidak bisa mengentaskan buta aksara, tidak ada penurunan signifikan. Jumlah buta aksara masih berskisar antara 134.540 orang. Sedangkan yang diklaim telah diikutsertakan dalam program KF sekitar 70.035 garapan sejak tahun 2011-2015. Saat ini jumlah buta aksara mencapai sekitar 52,06 persen atau sebanyak 64.885 orang,” kata aktifis SI Sahrul Gunawan.
Selain itu, Disdik dinilai tidak mampu menuntaskan sengketa lahan sekolah. Disdik juga dinilai tidak bisa mengayomi bawahannya. Terbukti banyak pegawai Disdik yang terkena sanksi indispliner PNS, dan banyak program di Disdik yang justru berbuntut masalah hukum.
Aktifis asal kepulauan Giligenting ini menuturkan, disperta dianggap tidak mempunyai konsep sehingga banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan. Program Disperta yang tekersan menumpuk, seperti pembibitan bawang merah yang menumpuk di Kecamatan Pasongsongan.
Sahrul menuturkan, Dinas Cipta Karya gagal mengatasi banjir, dan Disbudparpora belum optimal menggarap potensi wisata, kemudian Bapperda bertahun-tahun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) selalu molor, sedangkan di RSUD pelayanan kesehatan banyak keluhan. Itu hanya sebagian kecil darei beberapa indikator kegagalan SKPD.
Sementara Dishub, banyak program yang dicanangkan tidak ada kejelasan. Salah satunya, pengadaan kapal senialai Rp28 miliar, pengelolaan perkir yang masih semraut, fungsi sub terminal belum maksimal, dan pengelolaan kepelabuhan yang belum tertata. Bahkan rencana pembangunan lapangan terbang (Lapter) di Kepulauan tidak kujung tuntas mesekipun janjinnya tahun ini bisa disinggahi pesawat.
Untuk itu, kajian dari pihaknya ini hendaknya dijadikan pertimbangan untuk melakukan mutasi jabatan. Tentu saja,bupati dan wabup harus memerhatikan masukan dari publik. “Kan harus profesional dalam melakukan mutasi. Kebijakan itu harus melihat kajian ini, jangan ada transaksi,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto menegaskan, hingga saat ini Baperjakat dan juga Panitia Seleksi (Pansel) belum melakukan rencana terkati rotasi jabatan. Sehingga, pemerintah daerah belum mempuyai data pasti terkari SKPD yang bakal dilakukan penyegaran. “Pasti aka dilakukan terbuka,nanti pada waktunya akan diberitahu,” katanya. (yt)
