Madurazone.co, Sumenep – Pelaksanaan pemilihan guru prestasi di Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai disoal. Pasalnya, pelaksanaan tersebut dinilai tidak tepat, yakni dilaksanakan setelah pemerintah provinsi (pemprov) Jatim menggelar kegiatan yang sama.
Informasinya, pelaksanaan Guru Prestasi itu dilaksanakan dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep pada 19 Juni lalu. Padahal, Pemprov sudah menggelar kegiatan yang sama pada 4 Juni jauh sebelum kegiatan tersebut. “Dilihat dari sisi pelaksananya memang janggal,” kata Amin Jakfar aktifis pendidikan IPK2M (Institut Penindakan Kriminal dan Korupsi Madura.
Sehingga, sambung dia, pelaksanaan itu hanya dijadikan formalitas saja. Sebab, secara esensial pemenang lomba dikirim ke provinsi. “Kalau provinsi sudah melaksanakan, lalu untuk apa. Kan berarti hanya dijadikan formalitas menghabiskan anggaran saja,” ujarnya.
Apalagi, menurut mantan Kepala UPT Pendidikan ini, setelah acara itu pihak UPT malah diminta membuat SPJ, dan mendapatkan anggaran. “Jadi, kami kira anggaran Rp 120 juta itu hanya dijadikan bancakan saja. Untuk menghabiskan anggaran yang sudah dianggarkan,” tuturnya.
Kasi Ketenagaan Sunarto membantah jika pelaksanaan itu hanya formalitas dan jadi bancakan. Pihaknya sudah melakukan pemilihan guru prestasi sesuai dengan aturan yang berlaku. “Semua dokumen lengkap. Kami sudah melakukan sesuai dengan tahapan yang ada,” ujarnya.
Dia menuturkan, soal pelaksanaan dilakukan setelah Jatim, karena petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan belum keluar. Juknis keluar saat di Jogja dan bertepatan dengan pelaksaan pemprov. “Kami tidak mungkin melaksanakan kegiatan tanpa ada juknis,” tuturnya.
Menurut Sunarto, kejuaraan dari Guru Prestasi ini nantinya akan dikirimkan pada 2017 mendatang. Sementara soal anggaran sudah digunakan sesuai peruntukannya. “Soal anggaran kan kecil, tidak ada bancakan. Itu fitnah. Soal UPT, kami meminta berita acara bagi yang ngirim,” tukasnya. (yas/red)
