Madurazone.co, Sumenep – Pencairan DD (Dana Desa) yang meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II di Sumenep, Madura, Jawa Timur dipastikan sudah molor. Itu lantaran banyak desa yang belum menyerahkan surat pertanggungjawaban (SPj) realisasi DD tahap I ke pemkab.
Padahal, seharusnya SPj itu diserahkan pada bulan Juli lalu. Namun, hingga bulan Oktober ini ternyata masih banyak yang belum tuntas. Data di BPMP KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana), yang paling banyak daerah kepulauan belul serahkan SPj.
Kepala BPMP KB Sumenep A. Masuni menjelaskan, hingga saat ini yang menyerahkan SPj baru 160 desa dari 330 desa yang tersebar di Kabupaten Sumenep. Kemungkinan desa itu sulit untuk membuat SPJ. “Mungkin faktor SDM di Desa yang kurang kapabel,” ujarnya.
Hanya saja, sambung dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sebab secara aturan tidak ada regulasi terkait sanksi atau apapun. Jadi, pihaknya hanya menunggu saja. “Kalau kami sifatnya hanya menghimbau saja untuk segera diserahkan SPJ nya. Itu saja,” ujarnya.
Yang dikhawatirkan BPMP KB, SPJ lambat dan kemudian tidak diterima oleh Kementrian Keuangan RI. Sehingga, pencairan DD tahap II tidak bisa dilaksanakan. (yas/yt)
