Madurazone.co, Sumenep – Pembangunan Penginapan di wisata Gili Labak, Kecamatan Talango, Sumenep, Madura, Jawa Timur oleh pengusaha juga mendapatkan kecaman dari kalangan DPRD Sumenep. Dewan menganggap pemkab dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kecolongan.
“Adanya pembangunan di wilayah destinasi wisata oleh pihak per orangan tanpa sepengetahauan instansi terkait sangat disesalkan. Itu berarti pemkab Kecolongan. Apalagi, kabarnya lahan itu milik negara, yang seharusnya tidak dibangun tanpa izin,” kata Anggota dewan asal Kecamatan Talango, Akis Jazuli.
Seharusnya, sambung anggota komisi II ini, setiap pembangunan di wilayah wisata harus kordinasi dengan pemkab. Jika tidak ada, maka harus dilakukan pembongkaran atau penertiban atas pembangunan dimaksud. “Kami sebagai wakil Talango, akan berada di garda terdepan untuk menolak dan penertiban pembangunan itu,” ungkapnya.
Jadi, pemkab tidak boleh tanggung-tangung dalam menjalankan peraturan daerah (perda) dengan cara melakukan penertiban. “Jangan mau kompromi dengan pengusaha yang tidak mematuhu prosedur Yang sudah ditetapkan. Jadi, harus ditertibkan,” ungkapnya dengan nada geram.
Menurut Politisi Nasdem ini, pembangunan oleh pengusaha dari luar tanpa kordinasi dengan pemkab tentu saja akan merugikan masyarakat. Masyarakat akan tersingkirkan dan hanya menjadi “budak”. “Ini yang harus kita hindari di lokasi wisata yang ada di kota Sumenep. Pemkab menjaga marwah masyarakat lokal,” ungkapnya.
Maka, Akis melanjutkan, pembangunan berkelanjutan bagi tempat wisata harus memerhatikan kearifan lokal. Termasuk memberdayakan masyarakat. Agar taraf pendapatan per kapita masyarakat semakin meningkat. “Sehingga, ekonomi masyarakat akan baik. Salah satunya, dengan memberikan ekonomi kreatif. Ini harus diperhatikan oleh pemkab,” tukasnya.
Sementara Kepala Disbudparpora Sufiyanto belum bisa memberikan keterangan masalah ini. Saat yang bersangkutan dihubungi melalui sambungan telpon namun tidak ada respon. (nr/yt)
