Madurazone.co, Sumenep – Sorotan menjelang pelaksanaan pengisian dan rolling jabatan di lingkungan Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai bergolak. Bahkan, kalangan LSM meminta pelaksanaan pengisian maupun mutasi harus dilakukan secara profesional.
“Khususnya di pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas dan berkapasitas, jangan asal comot saja. Tentunya, yang berjuang untuk kemajuan Sumenep di masa depan,” kata aktifis LemDek Affandi Ubala.
Selain itu, terang dia, penempatan posisi strategis cukup wajar, jika menempatkan orang yang pernah berjuang. Sebab, itu berkaitan dengan politik pemilihan kepala daerah (pilkada). “Tapi, Baperjakat tetap harus mengacu kepada track record dan kemampuan. Dalam politik hal biasa,” tuturnya.
Menurutnya, hal yang wajar tatkala ada porsi bagi pendukung mendapatkan “kursi jabatan”. Dan, Kepala daerah tentunya juga harus mempertimbangkan hal ini. “Sama dengan presiden saat jabatan menteri diberikan kepada pendukung, sebab ini menyangkut kinerja yang berkisambungan ke depannya,” tuturnya.
Sebenarnya, menurut Affandi, yang paling penting jangan sampai penempatan jabatan itu transaksional. Atau ada jual beli jabatan dalam pengisianya. “Kalau itu terjadi, maka prpfesionalitasnya perlu dipertanyakan. Kami harap tidak transaksional saja,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap bupati dan wabup hati-hati menempatkan orang dalam pimpinan atau di bawahnya. Tentunya, orang yang bisa menerjemahkan kebijakan yang akan dijalankan selama periode memimpin. “Orang yang diambil harus bisa mengikuti ritme kepala dan wakil kepala daerah,” tuturnya.
Yang pasti, pengisian orang itu sudah mendesak di Pemkab Sumenep. Hendaknya segera dilakukan dengan cepat. “Itu agar tidak hanya di Jabat PLT cukup lama. Makanya, pengisian itu sudah mendesak dan harus segera dilakukan,” tuturnya. (yas/yt)
