Madurazone.co, Pamekasan – Puluhan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan menggelar aksi ke kantor DPRD Pamekasan (12/1/2017). Mereka menolak PP nomor 60/2016 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebab, meresahkan masyarakat.
Massa dari aktifis hijau hitam ini melakukan orasi di depan kantor DPRD kota pendidikan itu. Mereka mengecam kebijakan pemerintah yang telah menaikkan pajak kendaraan, harga BBM dan tarif dasar listrik. Mahasiswa menilai hal itu cukup membebani masyarakat di daerah. Sehingga, dianggap tidak pro rakyat.
Aksi awalnya berlangsung damai, namun belakangan berubah ricuh. Itu terjadi saat massa meminta ketua DPRD untuk menemui pengunjuk rasa. Sayangnya, Ketua DPRD tidak mau menemui pengunjuk rasa, dan hanya ditemui wakil pimpinan saja. Sehingga, mahasiswa beringas dan berubah gaduh. Bahkan terjadi adu jotos, apalagi massa membakar ban.
Chairul Umam orator aksi menjelaskan, kenaikan dasar listrik, Bahan Bakar Mesin (BBM) dan pajak kendaraan membuat masyarakat gelisah. Seharusnya, ini penentu kebijakan yang menemui pengunjuk, bukan hanya segelintir orang.
“Kami minta Ketua DPRD, Bupati, manajer PLN dan dari Pertamina juga dihadirkan,” teriaknya dengan nada lantang.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris menjelaskan pihaknya ingin memaparkan kepada mahasiswa terdidik mewakili ketua DPRD, namun karena ditolak maka pihaknya tidak bisa menjelaskan. (zn/red)
