Madurazone.co, Sumenep – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur KH. A. Busyro Karim meminta Kepala Desa (Kades) memaksimalkan SPM (Surat Pernyataan Miskin) untuk mendapatkan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). SPM ya g dikeluarkan itu harus dilakukan secara objektif.
“Mengeluarkan SPM untuk Jamkesda harus dilakukan kepala desa secara objektif. Yakni, diberikan kepada yang berhak, warga miskin (Gakin). SPM tidak hanya diberikan kepada warganya yang memilihnya di waktu pilkades. Dengan kata lain, kades harus memberikan kepasa yang membutuhkan, ” kata Bupati Sumenep KH. A. Busyro Karim.
Intinya, sambung dia, program kesehatan gratis ini harus menyentuh kepada semua masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada politisasi. “Kami tidak ingin ada politisi, semua warga miskin yang membutukan harus diberikan oleh kades. Jangan tebang pilih. Apalagi, 96.000 warga Sumenep yang tidak masuk dalam Jamkesda, ” ungkapnya.
Bupati dua periode ini menuturkan, kepala desa harus memiliki paradigma pembangunan saat ini, bukanlah paradigma kelompok, apalagi pengikut, tapi pradigma untuk semua. Fasilitas SPM sejatinya hak warga yang memang layak, bukan haknya Kepala Desa dan memberikannya secara maksimal.
“Kepala desa juga harus ikut melakukan sosialiasi Jamkesda, sebab ini merupakan program unggulan pemerintah kabupaten Sumenep. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui program Jamkesda ini. Maka harus lebih intens, agar kesehatan gratis bagi masyarakat bisa dinikmati lapisan masyarakat, ” tuturnya.
Bupati berharap Kepala Desa lebih akurat mendata masyarakat di masing-masing Desa, untuk kepentingan tahun 2019, karena program Jamkesda atau SPM harus terintegrasi dengan program JKN. Bahkan, Kepala Desa harus menghimbau warganya yang belum melakukan perekaman elektonik Kartu Tanda Pendudu (e-KTP), karena e-KTP merupakan syarat krusial administratif untuk memperoleh SPM, guna keperluan Jamkesda.
“Sampai dengan pertengahan bulan April, sebanyak 140.289 penduduk, dari total 882.952 wajib e-KTP di Kabupaten Sumenep yang belum melakukan perekaman e-KTP. Saya minta para Kepala Desa lebih aktif memonitor warganya yang belum memiliki e-KTP,” pungkasnya. ( nz/yt)
