Mobdin Bupati Rp 2 Miliar, LIRA Tuding Pemborosan Anggaran

  • Whatsapp

Madurazone.co, Sumenep – Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali mengusulkan pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk bupati. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang akan dikucurkan untuk mobdin cukup fantastis, mencapai Rp 2 miliyar 11 juta.

Padahal, baru pada tahun 2016 pemkab mengadakan mobdin untuk bupati sebesar Rp 750 juta, wabup dan sekda sebesar Rp 400 juta. Jadi, pada tahun lalu, anggaran sudah cukup tersedot untuk mobdin. Anehnya, tahun ini kembali dianggarkan Rp 2 miliyar 11 juta.

Muat Lebih

Kabarnya, anggaran itu sudah disetujui komisi I DPRD Sumenel. Saat ini diusulkan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi atas rencana pengadaan mobdin orang nomor satu di lingkungan pemkab kota sumekar. Jadi, masih menunggu Gubernur.

Bupati LIRA Sumenep Hariyono mengaku kecewa dengan pengadaan mobdin bupati dengan harga yang cukup besar, hingga mencapai Rp 2 miliar lebih. “Anggaran tersebut cukup besar. Kami menganggap sebagai pemborosan anggaran. Manfaatnya hanya kepada bupati, ” katanya.

Padahal, sambung dia, presiden sudah mewanti-wanti untuk melakukan efisiensi angggaran. Malah ini menghamburkan anggaran miliaran hanya untuk mobdin. “Mobil camry bupati masih ada, Pajero juga masih ada. Ngapaian mau ngadakan lagi, ” ungkapnya.

Mantan aktifis HMI Pamekasan ini menuturkan, dana Rp 2 miliar itu tentu jika tidak dibuat bisa dialihkan ke program yang bersentuhan masyarakat. “Yang cukup aneh lagi, mobdin ini dianggap mendesak hingga mendahului PAK. Sangat ironi, ” ungkapnya.

Anggota komisi I Djoni Tunaidi menjelaskan, mobdin bupati dianggap sangat mendesak. Sebab, bupati hanya memiliki satu mondin, yang Pajero dianggap tidak layak, karena sering kecelakaan. “Itu sudah dianggap cukup mendesak, makanya kami setujui usulan kabag Umum. Sekarang sudah ada di Gubernur, ” tuturnya.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, itu dilakukan untuk memperlancar tugas bupati. Sementara mobdin yang akan dibeli memiliki cc 3200. “Ya, uang segitu untuk kepentingan tugas bupati ke bawah. Agar tidak tersendat, ” tuturnya.

Kabag Umum Setkab Sumenep Chainur Rasyid enggan memberikam tanggapan terkait masalah ini. “Ya, tunggu saju. Rekomendasi belum turun, ” katanya berulang-ulang. (yas/yt)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.