Madurazone.co, Sumenep – Pengembalian uang kerugian Negara di 57 Organisasi perangkat daerah(OPD) Sumenep, Madura, Jawa Timur direspon. Pengembalian hasil audit BPK RI itu terkesan dirahasikan, belum transparan. Tidak diumumkan ke publik.
Bupati LIRA (Lumbung informasi rakyat (DPD-LIRA) Sumenep Hariyono menjelaskan, BPK menemukan adanya kerugian negara di puluhan OPD hingga mencapai 6,8 miliyar. Namun, kabarnya kerugian itu sudah dikembalikan. “Sayangnya, pengembalian itu tidak dilakukan secara transparan ke publik, ” ujarnya.
Sehingga, sambung dia, banyak warga dan elemen masyarakat tidak tahu atas pengembalian dimaksud. Sehingga, terjadi kebingungan apa sudah dikembalikan atau tidak. “Karena disinyalir tidak transparan, maka publik bertanya sudah dikembalikan atau tidak. Jadi, tidak tahu, ” ucapnya.
Seharusnya, menurut alumnus UNIRA ini, pengembalian itu dilakukan secara transparan, dan diumumkan ke publik. Apalagi, kerugian itu merupakan uang rakyat, yang dipertanggungjawabkan kepada rakyat. “Apa salahnya dipublikasikan. Sehingga, bisa diketahui, OPD yang mengembalikan dan tidak, ” tuturnya.
Berdasarkan hasil audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Realisasi APBD 2016 ada potensi kerugian negara Rp 6,8 miliar lebih.
Dari 57 itu terbesar di Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,6 miliar lebih dan sekretariat DPRD 680 juta lebih,kemudian Dinas Kesehatan, Rp 931 juta lebih, Bappeda Rp 438 lebih, Disperindag Rp 392 lebih, Dishub Rp 324 lebih, Bakesbangpol Linmas Rp 285 lebih, BKPP Rp 219, dan Dinas Sosial sebesar Rp 214 lebih serta Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 156 lebih.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) R Idris, menjelaskan pengembalian kerugian negara itu sudah tuntas. Semua pengembalian per 31 Agustus sudah klir. “Sesuai petunjuk pak Bupati, Agustus sudah harus tuntas, ” katanya. (Yas/yt)
