Madurazone.co, Sumenep – Program Proyek Oprasi Nasional Agraria (Prona) di Desa Rombiya Timur, Kecamatan Ganding, Sumenep, Madura, Jawa Timur diduga berbau pungutan liar (pungli). Sebab, untuk memnuat sertifikat tanah lewat prona itu masih dipungut biaya, padahal aturannya gratis.
Informasinya, pungli itu diduga dilakukan oleh oknum perangkat desa. Sementara nominal pungutan itu sebesar Rp 400 per petak. “Memang benar sertifikat massal prona itu dimintai biaya Rp 400 ribu perpetak, saya bayar 800 ribu karena punya 2 petak,” kata AK, warga setempat.
Menurutnya, biaya itu diminta oleh salah satu aparat desa dengan alasan atas perintah kepala desa untuk biaya sertifikat. “Biaya itu yang minta kadus, dengan alasan disuruh kepala desa,” ungkapnya.
Dirinya mengaku tidak tahu jika program prona itu gratis. Sehingga, pihaknya langsung membayar kepada perangkat desa di tingkat dusun itu. “Saya hanya ingin sertifikat, meskipun bayar ya lamgsung kami membayarnya, ” ungkapnya.
Padahal, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 Proyek Oprasi Nasional Agraria (Prona) dalam penyertifikatan atas hak tanah secara masal, dibebaskan dari biaya kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara.
Aktifis Gempur Syauqi juga menerima laporan adanya dugaan pungli tersebut. “Dari hasil investigasi yang kami temukan di lapangan memang ada pungutan di program. Jelas ini pelanggaran. Sebab, seyogyanya gratis, ” katanya.
Kades Rombiye Timur, Ahyati melalui mantan kades (Suaminya) Nayah membantah dengan tudingan warga bahwa biaya sertifikat tanah dalam program Prona itu membayar. Pihaknya mengaku tidak pernah menyuruh untuk minta biaya terkait program prona. Bahkan, pihaknya terkejut waktu ditanya prona dimintai biaya 400ribu perpetak.
“Saya tak Pernah nyuruh, dan memang sebelumnya saya sudah mengumpulkan warga disosialisasikan. Jika pembuatan sertifikat itu akan ada biaya untuk admistrasi,” katanya.
Ia menyampaikan, walaupun itu prona ada biaya administrasi, sampai sekarang tidak ada warga yang membayar.” Sampai sekarang warga tidak ada yang bayar, itu mungkin salah orang,” dalihnya. (nz/red)
