Madurazone.co, Sumenep – Tingginya pendapatan anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Sehingga, anggaran yang dikeluarkan memiliki dampak baik bagi masyatakat kota Sumekar.
Pernyataan itu disampaikan ketua LSM LAKI Bagus Junaidi. Dia menuturkan, wakil rakyat sudah mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 29,5 juta dari APBD. Sudah seyogyanya untuk menunjukkan kinerja maksimal utamanya berkaitan dengan fungsinya, budgeting, legislasi dan controling.
“Pemberian pendapatan besar itu juga harus diimbangi dengan kinerja lebih bagus. Intinya, harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Bagus Junaidi.
Menurutnya, hasil analisa yang dilakukan, selama inj dewan lebih fokus kepada kegiatan kunker, sehingga target yang berhubungan dengan pembahasan perda dan kepentingan masyarakat terkesan abai. “Terbukti, banyak raperda yang sudah masuk prolegda malah tidak tuntas diakhir tahun,” ungkapnya.
Untuk itu, terang dia, pihaknya meminta anggota dewan untuk memberikan tanggungjawab atas pendapatan yang cukup besar. Tanggungjawab itu salah satunya pada peningkatan kinerja dan tanggungjawab sebagai legislator. “Masyarakat pasti akan mengontrol kerja dewan ke depan, ” ungkapnya.
Kendati demikian, pihaknya mengaku sangat sadar atas kenaikan pendapatan anggota dewan itu. Hal itu sebagai wujud dari implementasi PP 18/2017. “Jadi, amanah ya g harus dijalankan. Namun, kinerja harus ditingkatkan. Masyarakat berhak mengawasi, ” tukasnya.
Pendapatan anggota DPRD Sumenep memang cukup tinggi di tahun 2018 ini. Tak tanggung-tanggung, pendapatan alias gaji anggota legislator per bulan mencapai Rp 29,5 juta. Pendapatan itu sudah termasuk tunjangan transport dan telekomunikasi.
Ketua DPRD Sumenep dalam keterangannya menjelaskan, anggota DPRD Sumenep sudah bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsinya. Jadi, kalau ada penilaian lain pihaknya menganggap wajar. “Terbukti, APBD Sumenep dituntaskan di bulan Oktober. Ini kinerja yang baik bukan, ” tukasnya. (nz/yt)
