Madurazone.co, Sumenep – Kandasnya sidang perdana pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) di gedung dewan DPRD, semakin meragukan publik atas kinerja wakil rakyat. Padahal, sejumlah kalangan menginginkan kinerja dewan di tahun 2018 ini lebih baik.
Itu lantaran pendapatan para legislator ini sudah semakin meningkat mencapai Rp 29,5 juta. sehingga, selayaknya semakin maksimal. Nyatanya, pada sidang perdana sudah banyak anggota dewan yang tidak hadir, sehingga tidak kuorum. Sehingga, kenaikan pendapatan tidak berbanding lurus dengan kinerjanya.
“Sangat disesalkan sudah pendapatan besar, nyatanya kinerja tidak meningkat. Padahal, raperda ini berkaitan dengan rakyat. Sidang paripurna saja sudah banyak yang tidak hadir. Kami kecewa,” kata Bagus Junaidi, Aktivis LAKI.
Dia menuturkan, pihaknya sangat kecewa dengan kinerja dewan, padahal mereka dibayar dengan uang rakyat. “Lalu, buat apa pendapatan besar, jika kinerja tidak ditunjukkan lebih baik. Merek harus bertanggungjawab kepada rakyat. Kami menilai mereka mencederai kepercayaan rakyat,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh Hanafi mengatakan, Wakil rakyat sudah semestinya menunjukkan kinerja yang maksimal, karena sudah jatah anggaran mencapai sebesar Rp 29,5 juta dari APBD. “Ini kan rapat paripurna perdana DPRD di tahun 2018. Kenapa justru anggota mengabaikan tugasnya. Mari bersama-sama harus lebih profesional dan tanggung jawab,” ujarnya.
Hanafi mengungkapkan, seharusnya anggota dewan akan meningkatkan kinerjanya, sebab pada tahun 2018 anggota DPRD Sumenep mendapatkan tunjangan tambahan. Total gaji secara keseluruhan yang diterima anggota dewan sekitar Rp 29 juta lebih per-bulan per-anggota. (nz/yt)
