Madurazone.co, Sumenep – Pengangkatan Nur Fitriyana Busyro Karim sebagai anggota komisaris BPRS Bhakti Sumekar menuai protes. Alasannya, pengangkatan istri bupati dimaksud dinilai tidak fair dan terkesan ada nepotisme.
Hal tersebut disampaikan aktifis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) saat menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep, Senin, (29/1/2018). Aktifis mahasiswa ini menggelar orasi secara bergantian.
Versi Massa, pengangkatan Nurfitriana Busyro sebagai salah satu anggota komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di dibidang perbankan dinilai tidak layak. Itu lantaran Fitri dinilai tidak memiliki basic ekonomi, melainkam lulusan D3 Pariwisata.
“Selain itu, posisi posisi Bupati Sumenep dalam BUMD tersebut sebagai pemegang saham pengendali, sehingga bisa jadi cenderung mengarah kepada nepotisme,” tuding Sutrisno, orator aksi dalam orasinya.
Dia mengungkapkan, pengangkatan Nurfitriana disinyalir telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam aturan, sambungnya, anggota komisaris BUMD minimal lulusan strata satu (S1). “Sementara dia hanya lulusan D3 saja. Jadi, ada kesan dipaksakan,” tuturnya.
Massa menggelar aksi di depan kantor bupati itu saat hujan mengguyur kabupaten ujung timur pulau Madura. Namun, hujan tak menjadi penghalang untuk terus menggelar orasi. Sayangnya, mereka tidak ditemui oleh pihak pemkab. (nz/yt)
