Madurazone.co, Sumenep – Aksi penyegelan aktifis KOMPAK (Komunitas Pemuda Anti Korupsi) di respon ketua komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Nurus Salam. Bahkan, politisi Gerindra itu malah menyalahkan pihak serkretariat wakil rakyat itu.
Alasannya, hingga saat kejadian surat permohonan audensi yang dilayangkan KOMPAK itu tidak sampai ke meja komisi II. Sayangnya, setelah ditelusuri ternyata surat tersebut masih ngendap di sekretariat dewan, belum sampai ke meja pimpinan, apalagi ke komisi bidang ekonomi itu.
“Tiba-tiba sudah ada aksi segel. Sementara kami tidak tahu apa-apa karena suratnya tidak sampai. Mau bagaimana lagi. Seharusnya dipertanyakan dulu ke sekwan bukan lantas melakukan aksi segel, ” kata Nurus Salam.
Mestinya, lanjut Politisi yang gemar pada burung cinta itu menegaskan, apabila ada surat semacam itu hendaknya lebih ‘agresif’ menyikapi aspirasi masyarakat. Termasuk apabila ada warga yang hendak menyalurkan aspirasi melalui wakilnya di gedung parlemen ini.
“Ini menjadi masukan telaah kedepan, Sekwan jangan ‘abai’, keinginan masyarakat ditindaklanjuti. Apabila anggota tidak ada hubungi melalui telepon. Sehingga kami sampaikan kepada pendamping agar dijadwalkan,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah pemuda yang tergabung dalam komonitas anti korupsi (KOMPAK) melakukan penyigelan ruang kerja Komisi II DPRD Sumenep, Senin, 19 Februari 2018 siang. Aksi itu sebagai bentuk protes atas tindakan wakil rakyat yang dianggap telah mengabaikan aspirasi masyarakat. Meskipun telah melayangkan surat pemberitahuan audiensi sejak sepekan terakhir, namun anggota Komisi II tetap pelesiran dengan modua kunjungan kerja. (nz/yt)
