Madurazone.co, Pamekasan – Aliansi Pemuda PedulI Rakyat (Alpart) kembali menggelar Aksi ke Bagian Perekonomian Setkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (28/2/2018). Mereka kembali mempertanyakan kegiatan bagian perekonomian di tahun 2017.
Salah satunya, kegiatan yang disoal berkaitan dengan penyampaian informasi ketentuan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, dan Biaya operasional distribusi beras untuk keluarga sejahtera (rastra).
Versi aktifis, dana sebesar Rp 198 juta untuk papan nama baliho penyampaian informasi dibidang cukai yang ditaruh di 13 kecamatan dinilai tidak logis. Sebab, hanya baliho sudah menghabiskan ratusan juta. “Mana ada papan nama berupa baliho menghabiskan anggaran hingga Rp 198 juta, ” kata Amir Korlap Aksi.
Tidak hanya itu, aktifis juga dalam proses penyaluran rastra juga diduga permasalah. Diduga dalam pendistribusian didufa tidak tepat waktu , tidak tepat sasaran tidak tepat jumlah dan kualitas beras yang tidak baik. “Padahal, sudah ada peran pendamping kemana mereka. Kemana mereka?, ” ungkap Kholid.
Menurut Syauqi, Ketua Alfart pihaknya juga menemukan berbagai kegiatan di perekonomian tahun 2017, anggarannya hanya untuk honor dan belanja mamin. “Pada gilirannya masih banyak dinikmati oleh mereka, bukan masyarakat, ” tukasnya.
Kasubag kordinasi penanaman modal dan BUMD, Umi Farikoh menjelaskan, kebetulan yang menangani masalah rastra tidak bisa menemui karena masih berhalangan. Dia menegaskan, terkait belanja papan nama pihak ketiga dilibatkan dengan perjanjian kontrak. “Untuk permintaan data akan kami kordinasikan dulu dengan pimpinan kami” ucapnya. (q/yt)
