Madurazone.co, Sumenep – Anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur disibukkan dengan pembahasan penghitungan realisasi APBD 2017. Sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hilir mudik ke gedung wakil rakyat itu untuk melakukan pembahasan bersama.
Namun, pembahasan yang dilakukan mulai mendapatkan sorotan. Pasalnya, keberadaan pembahasan dinilai hanya formalitas dan sekadar menggugurkan kewajiban karena diikat dengan aturan. Sehingga, menjadi keharusan yang harus dijalankan oleh legislatif dan elsekutif.
Ketua LSM Formatif Fadal menjelaskan, sebenarnya penghitungan APBD itu hanya sekadar formalitas belaka. Sebab, setiap tahun dilakukan tidak tampak terlihat output yang berkualitas. “Karena amanah UU maka harus dijalankan dan gugur kewajiban, ” katanya dengan nada kecewa.
Apalagi, sambung dia, penghitungan itu dilakukan setelah audit BPK yang sudah menyatakam WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Lembaga sudah kredibel dan hasilnya pun berkualitas. “Lagi, ini karena amanah UU. Maka harus dilakukan. Sebenarnya klir ketika sudah audit BPK, ” ungkapnya.
Dia menuturkan, wajar jika ada pihak yang mengklaim sebagai formalitas dan rutinitas. Terbukti, setiap tahun dievaluasi muncul saja program yang dinilai tidak berkualitas. “Jadi, dampak pembahasan itu tidak urgen. Makanya, bisa dibilang hanya sekadar membuang anggaran pembahasan saja, ” tuturnya.
Pihaknya malah curiga itu akan dijadikan bargaining dengan OPD untuk keuntungan belaka. “Ini perlu ada kajian termasuk kepada evaluasi UU yang mensyaratkan penghitungan APBD. Ini bagi kami hanya seremonial dan pembahasannya hendaknya dilakukan dengan cepat, ” tukasnya.
Angogota komisi III M. Ramzi membantah jika dianggap formalitas. Sebab, pihaknya melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Ini amanah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan, khususnya belanja rutin di OPD, ” katanya.
Politisi Hanura ini menuturkan, termasuk mempertanyakan sisa anggaran dan kegiatan yang dinilai tidak produktif. “Secara menyeluruh kita evaluasi. Sebagai acuan pada kegiatan selanjutnya. Termasuk, silpa yang bisa digunakan di PAK (perubahan anggaran keuangan), ” ucapnya. (nz/yt)
