Madurazone.co, Sumenep – Masih maraknya perumahan di Sumenep, Madura, Jawa Timur yang belum menyerahkan fasilitas umum (Fasum) membuat ke pemerintah daerah menjadi perhatian DPRD setempat. Dampaknya, tidak ada perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap Fasum dimaksud.
Padahal, keberadaan perumahan itu sudah berdiri cukup lama di Kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Seharusnya, fasilitas itu sudah diserahkan ke pemda, supaya kerusakan yang ada bisa diperbaiki. Fasum itu misalnya berupa Jalan, Paving, drainase dan lainnya.
Untuk mendalami hal tersebut maka DPRD Sumenep melakukan konsultasi ke Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Komisi III Yang bertandang ke Kemen PUPR, didampingi ketua DPRD Herman Dali Kusuma, wakil ketua Faisal Muhlis.
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menjelaskan, pihaknya sengaja datang ke Dirjen Cipta Karya untuk memperjelas dan mempertegas soal Fasum perumahan di Sumenep. Sebab, banyak yang tidak menyerahakanya ke pemerintah daerah.
“Padahal, dalam aturannya, pihak perumahannya harus menyerahkan Fasumnya kepada pemerintah daerah. Otomatis, ketika diserahkan maka akan menjadi aset daerah, ” katanya kepada awak media.
Politisi PKB ini mengungkapkan, ketika menjadi aset daerah maka akan memiliki tanggungjawab untuk melakukan perbaikan atau pembangunan fasum. Jika tidak diserahkan, pemerintah tidak bisa berbuat banyak. “Ya mau bagaimana kalau tidak diserahkan ke daerah. Pasti dibiarkan, ” tuturnya.
Padahal, terang Suami Kusmawati ini, banyak fasum yang memerlukan perbaikan, termasuk pembangunan drainase agar terhindar dari banjir. “Langkah perencanaan dan bangunan tidak bisa dilakukan, apabila tidak menjadi aset daerah, ” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kesadaran pengelola perumahan untuk segera menyerahkan. “Silahkan diserahkan pemerintah daerah agar bisa dipelihara dan dijaga. Ini kami juga konsul ke KemenPUPR di Dirjen Cipta Karya, ” tukasnya. (nz/yt)
