Madurazone.co, Sumenep – Penyusunan Corparate Social Responsibility (CSR) atau Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dari perusahaan minyak dan gas (migas) di Sumenep, Madura, Jawa Timur harus dilakukan secara profesional. Itu agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Hal itu disampaikan wakil bupati (wabup) Sumenep Achmad Fauzi. Menurutnya, penentuan program CSR itu jangan sampai bergejolak di bawah. Maka, harus melibatkan beberapa elemen termasuk masyarakat sipil.
“Jangan sampai menyusun program PPM atau CSR hanya melibatkan kalangan tertentu saja. Semua unsur masyarakat ikut dalam pembahasannya, supaya program PPM itu tidak ada protes dari masyarakat.” katanya dalam Rapat Koordinasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM)/CSR tahun 2019, Kangean Energy Indonesia, di Hotel C1 Rabu, (27/2/2019).
Pengusaha muda itu menyatakan, keterlibatan masyarakat agar program PPM atau CSR tidak hanya mengakomodir usulan kalangan kelompok tertentu saja, sebab sejatinya program PPM untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomiannya.
“Menentukan program PPM harus memprioritaskan kepentingan masyarakat, jadi programnya bukan untuk kelompok tertentu saja, itu dilakukan demi pembangunan masyarakat,” ujarnya sebagaimana dilansir website resmi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Suami Nia Kurnia ini menegaskan, program PPM atau CSR benar-benar dilaksanakan dan tepat sasarannya, supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Tolong laksanakan program sebaik-baiknya jangan sampai menimbulkan masalah,” tegasnya. (nz/yt)
