Madurazone.co, Sumenep – Dugaan “penyunatan” Dana Kapitasi di Puskesmas Pragaan, Kecamatan Pragaan, Sumenep, Madura, Jawa Timur terus bergulir. Sebab, dugaan pemotongan itu bisa berpotensi merugikan negara.
Ketua LBH Bhakti Sumekar Syafrawi menjelaskan, apabila dugaan pemotongan dana transfer dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) bisa beepotensi merugikan negara. Sebab, dana itu diduga tidak sampai utuh sesuai peruntukannya.
“Itu bisa berpotensi merugikan. Dimana yang seharusnya peruntukannya itu 100 persen, lalu tidak sampai segitu. Secara logika sederhana kan berarti berkurang anggaran, kan rugi namanya, ” katanya kepada media ini.
Menurut Advokat alumnus Malang ini, dugaan pemotongan itu melanggar UU no. 31/1999 jo UU no 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Utamanya, pasal 12 hurup F jo pasal 18. “Dugaan pemotongan bisa masuk ranah korupsi karena didalamnya bisa berpotensi merugikan negara, ” ucapnya.
Syafrawi mengungkapkan, hal itu juga melanggar spirit pemberentasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, kabarnya ini diduga dilakukan oknum Kapus (Kepala Puskesmas). ” Ini sangat kami sesalkan, ” tuturnya.
Untuk itu, terang mantan aktifis HMI ini, pihaknya menyarankan kejadian ini diusut tuntas, terkait oleh instansi terkait. “Silahkan ditindaklanjuti. Atau diproses secara hukum biar ada kepastian. Sehingga, tidak menjadi bola liar, ” ungkapnya.
Untuk itu, dinas kesehatan (dinkes) juga harus ikut turun tangan, untuk menelusuri masalah ini. Itu harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. “Ini jangan dibiarkan, harus ditindaktegas, ” tukasnya.
Kepala Puskesmas Pragaan dr Yatimul Kaisdiyanto dalam Keterangannya tetap membantah jika ada pemotongan dana kapitasi dan BOK oleh pihaknya. “Tidak ada (pemotongan, red), itu tidak benar,” ujarnya.
Sekretaris Dinkes Agus belum bisa dikonfirmasi terkait ini. Saat dihubungi melalui sambungan telpon tidak merespon.
Namun, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinkes Sumenep Hosaini membantah adanya dugaan pemotongan dana Kapitasi tersebut. Itu didapat dari keterangan kapus dan bendahara saat turun ke lapangan.
Dana Kapitasi di Puskesmas Pragaan itu diduga disunat. Dana APBN itu diduga disunat hingga 15 persen dari total anggaran Rp 180 juta lebih. (nz/yt)
