Madurazone. Sumenep – Biaya hotel untuk pimpinan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai dipersoalkan. Pasalnya, biaya yang dianggarkan untuk penginapan pimpinan itu sangat fantastis, yakni mencapai Rp 8.520.000 per malam.
Hal ini terungkap dalam Peraturan bupati (Perbup) 77/2019 tentang Perjalan Dinas dan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam perbup itu, biaya hotel pimpinan dewan sebesar Rp 8.520.000. Sementara anggota Rp 1.490.000. Sedangkan untuk dalam provinsi sebesar Rp 4.100.000 sementara anggota Rp 1.605.000.
Padahal, untuk perdin tak hanya hotel masih mendapat biaya harian, biaya pesawat, dan transport lokal. Sehingga, terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara pimpinan dan anggota.
Selain itu, penentuan biaya perdin termasuk hotel dinilai tak prosedural karena tidak memiliki landasan hukum. Yakni, tidak mengantongi konsederan. Otomatis, diduga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 78/2019. Sehingga, keberadaanya dinilai cacat hukum.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menjelaskan, pihaknya menyesalkan ketimpangan yang terjadi. Sebab, tak terasa ada keadilan antara pimpinan dengan anggota. “Jadi, jarak ketimpangan itu sangat terasa antara pimpinan dengan anggota. Ini sangat tidak lazim,” katanya kepada sejumlah media.
Apalagi, sambung dia, pimpinan DPRD tidak masuk kategori pejabat negara, sehingga tidak bisa disetarakan dengan bupati atau wabup. Itu jika mengacu kepada UU 23/2014, pimpinan DPRD hanya sebatas unsur penyelenggara negara. “Dari sini kan sudah jelas pembedanya. Maka, anggaran hotel tak bisa disamakan dengan pejabat negara,” ungkapnya.
Sehingga, sambung politisi PDI Perjuangan ini, pihaknya meminta segala kegiatan kelembagaan yang berakibat pada timbulnya keuangan negara hekndaknya mempertimbangkan lebih cermat dan bijaksana. “Jika terjadi lalai dalam merumuskan perbup mala berimplikasi pada audit keuangan di akhir tahun,” tuturnya.
Dalam konteks ini, menurut politisi asal Masalembu ini mengungkapkan, pihaknya tidak dalam rangka mengkritik namun dalam mrnjaga marwah pimpinan DPRD. “Mungkin dengan biaya hotel yang tinggi itu, maksud hati memfasilitasi pimpinan, namun faktanya malah menyudutkan yang bisa diklaim tak berempati pada kondisi sosial masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPRD Sumenep H. Abd. Hamid Ali Munir enggan menjelaskan panjang lebar. Sebab, anggaran itu ditentukan di perbup, sehingga bisa berkomunikasi dengan eksekutif sebagai tim perumus dan pembuat. “Tapi, perbup yang disusun itu sudah sesuai dengan aturan berlaku. Ingat itu untuk pimpinan DPRD,” katanya melalui sambungan telepon. (nz/yt)
