Madurazone. SUMENEP – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Sumenep meggelar aksi ke kantor DPRD setempat, Senin (17/2/2019). Mereka mempertanyakan kasus pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Mahasiswa menggelar aksi dengan cara melakukan orasi secara bergantian. Tak hanya itu, mereka juga membawa sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan hentikan jual beli jabatan, Sumenep sakti, Korupsi Membabi Buta. Aksi ditemui ketua DPRD Sumenep Hamid Ali Munir.
Hanya saja, mahasiswa tak puas dengan keterangan itu karena tak ditemui komisi I. Sehingga, massa marah. Untuk melampiaskannya mereka menggelar aksi teatrikal dan puisi akan matinya demokrasi di kota Sumekar.
Setelah itu mereka mendatangi ruang komisi hukum dan pemerintahan itu. Untuk melihat langsung keberadaan anggota dewan. Di tempat ini, mereka menyampaikan aspirasnya lewat sekretaris dan Kabag Humas Setkab Sumenep. Pada akhirnya mereka membubarkan diri dengan tertib.
“Kami hanya ingin meminta DPRD untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pengisian pejabat di lingkungan pemkab Sumenep. Sayangnya, tak berjumpa dengan komisi I. Biarlah kami akan mengajukan ke atas bisa ke KASN,” kata Umam MZ, Korlap Aksi.
Sebab, sambung dia, pihaknya mengantongi sejumlah bukti dugaan penyimpangan itu. Ada makalah yang dibuat tidak sesuai dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ditempati. “Pelanggaran nyata didepan mata. Harusnya ini diusut secara tuntas. Termasuk oleh DPRD, “ungkapnya.
Bahkan, pihaknya mendesak agar DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap masalah ini.
Ketua DPRD Sumenep Hamid Ali Munir menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Hanya saja, pihaknya masih akan melakukan kordinasi dengan komisi I. “Ya, kami akan kordinasi dulu. Di dewan ada mekanisme dan aturannya,”ungkapnya. (nz/yt)
