Madurazone. SUMENEP – Mantan anggota dewan, Ahmad merespon polemik perjalanan dinas (perdin) untuk biaya hotel pimpinan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sebab, biaya cukup besar dinilai menghamburkan anggaran daerah.
Sesuai Peraturan bupati (Perbup) 77/2019 tentang perdin, pimpinan dewan mendapatkan jatah hotel sebesar Rp 8,5 juta per malam. Sayangnya, dari anggaran tak digunakan oleh pimpinan, hanya memgambil sebesar 30 persen. Kabarnya, digunakan menginap di hotel yang lebih murah.
“Saya menyesalkan adanya anggaran biaya hotel yang cukup tinggi itu. Sebab, keberadannya terkesan menghamburkan anggaran saja. Padahal, anggaran sebesar itu bila diakumulasikan cukup tinggi dan bisa dipakai untuk program pengentasan kemiskinan,” kata Ahmad, mantan Anggota DPRD Sumenep.
Sebab, sambung dia, sesuai dengan rilis BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur, Sumenep peringkat ke 2 Kabupaten miskin setelah Sampang. Semestinya, masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan dan menjadi atensi. “Bukan bermegah dalam biaya hotel pimpinan,” ucapnya dalam rilis yang dikirim ke media ini.
Seharusnya, terang dia, biaya yang cukup besar itu diperuntukkan untuk program pengentasan kemiskinan. Itu agar kemiskinan di Kota Sumekar ini menurun. “Kami kira bisa untuk program pengentasan kemiskinan. Jadi, peraturan bupati (perbup) yang ada sepertinya abai terhadap keadilan masyarakat dan melukai hati rakyat,” tuturnya.
Mantan anggota komisi II ini mengungkapkan, pihaknya tidak mau berpolemik soal melanggar aturan atau penyalahgunaan wewenang. Namun, ini berkaitan dengan rasa kemanusiaan. “Jadi, pimpinan berpikir secara manusiawi saja. Hendaknya berupaya memanusiakan manusia,” ungkapnya.
Biaya hotel pimpinan DPRD Sumenep menjadi polemik. Bahkan, sempat dilaporkan kepada penegak hukum. Alasannya, pimpinan dewan tidak menggunakannya, dan hanya mengambil 30 persen saja dan menginap di hotel yang lebih murah. Sementara biaya hotel pimpinan sebesar Rp 8,5 juta per malam. (nz/yt)
