Madurazone. SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelontor dana Rp 1,6 miliar untu Bantuan Rumah Swadaya (BRS), mirip Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dan, anggaran itu diperuntukkan untuk 93 penerima.
Bantuan tersebut akan disebar di 3 desa di Kecamatan Kalianget, yakni Desa Kertasada, Pinggir Papas, dan Desa Karanganyar. Setiap rumah akan mendapatkan bantuan senilai Rp 17.500.000. Anggaran itu melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020.
Kabid Perumahan Rakyat dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya Sumenep, Benny Irawan mengatakan, bantuan itu diperuntukkan bagi daerah yang masuk kawasan kumuh.
“Itu diperuntukkan untuk lokasi kotaku, kota tanpa kumuh. Jadi untuk daerah yang termasuk dalam kawasan kumuh,” kata Benny saat dihubungi melalui sambungan teleponnya oleh media ini.
Menurutnya, ada 3 kategori yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan tersebut. Pertama tentang ketahanan struktur rumah yang tidak memenuhi syarat, contohnya tidak ada kolom dan balok, sehingga bisa dikategorikan rumah tidak layak huni.
Kedua, kaitan dengan kesehatan rumah. Kategori ini seperti tidak ada bukaan jendela yang cukup, sarana MCK atau toiletnya tidak ada. Hal itu menandakan kecukupan terhadap kesehatan rumah tersebut masih kurang. Ketiga, terkait kecukupan luas bangunan.
Benny mengatakan, jika saat dilakukan verifikasi, ada penerima bantuan yang tidak memenuhi kategori tersebut, maka akan dialihkan. “Mencari yang memenuhi syarat,” ucap Benny.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan rekrutmen tenaga fasilitator lapangan untuk mendampingi faktual, pembukaan rekening, mendampingi pembangunan, pengawasan, supervisi, hingga pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bantuan tersebut.
“Sekarang sedang proses rekrutmen penetapan dan kontrak tenaga fasilitator lapangan,” tambah Benny Irawan.
Ia mengatakan, kemungkinan bantuan tahap pertama akan dicairkan bulan Mei 2020 mendatang. Mengingat, awal bulan April pihaknya baru akan memobilisasi tenaga fasilitator lapangan.
“Awal April kita mobilisasi pendamping. Setelah itu verifikasi. Kemungkinan April akhir atau Mei awal bisa pencairan tahap pertama,” ucapnya. (nz/yt)
