Madurazone. SUMENEP – Puluhan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Kecamatan Gapura, Sumenep, Madura, Jawa Timur resmi dilantik. Pelantikan dilakukan camat Gapura, Abdul Kahir di pendapa Kecamatan setempat, Kamis (30/4/2020).
Pelantikan kali ini merupakan kali ke empat dilakukan. BPD yang dilantik itu berasal dari Desa Braji, Banjar Timur, Gapura Timur, Longos dan Grujugan. Dihadapan camat dan Forum Pimpinan Kecamatan Forkompimka para BPD ini berjanji akan melaksanakan kewajibannya dengan baik jujur dan adil.
Camat Gapura Abdul Kahir menjelaskan, BPD yang sudah dilantik ini hendaknya fokus dalam bekerja. Sebab, banyak agenda kegiatan yang sudah menunggu. “Yang paling mendesak minggu ini adalah melakukan pemilihan pimpinan BPD dan penyusunan tata tertib Organisasi. Intinya, kerja, kerja, dan kerja, ” katanya.
Menurutnya, keberadaan BPD harus memberikan warna bagi masyarakat desa. Di mana aspirasi masyarakat dari berbagai elemen, gender, dusun dan lainnya harus direspon. Sehingga, keberadaanya menjadi penting untuk pemenuhan kebutuhan warga. “Dalam mengawal aspirasi ini diperlukan komunikasi, kordinasi dan sinkronisasi intensif dengan pemerintah desa, ” ungkapnya.
Selain itu, menurut mantan Kabag Humas Setkab Sumenep ini, keberadaan BPD juga harus mengawal ratifikasi RKPDes dan APBDes agar bisa dipercepat. Sehingga, proses pencariannya tidak lelet. Kahir juga menegaskan agar anggaran yang ada harus bermuara pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
“Saat ini yang sangat mendesak dan perlu pengawalan adalah pngndalian covid-19, BLT (Bantuan Langsung Tunai) lewat Dana Desa (DD) dan PKDT (Padat Karya Tunai Desa). Pada Konteks BLT, Calon penerima harus didasarkan data dan fakta. Penetapannya melalui Musdesus yg dihadiri Pemerintah Desa dan Anggta BPD, ” tuturnya.
Mantan Kabag ESDA ini menambahkan, BPD yang dilantik harus bisa membangun sinergi dan harmonis dengan Kepala Desa (Kades). Sebab, keduanya adalah kemitraan, yang harus berjalan beriringan. “Tak usah adu debat, bangun musyawarah mufakat untuk kesejahteraan masyarakat. Kepentingan masyarakat harus diutamakan, ” pungkasnya (rls/yt)
