Madurazone. SUMENP – Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Sumenep, Madura, Jawa Timur diprediksi masih kurang. Buktinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat masih membutuhkan tambahan dana pesta rakyat lima tahunan ini.
Padahal, saat ini sedang terjadi pandemi covid 19. Sehingga, banyak anggaran pemkab kota Sumekar yang dipangkas. Versi KPU, penambahan anggaran itu disebabkan karena dalam pelaksanaan pemungutan memerlukan sarana penunjang protokol pencegahan penularan virus corona.
“Iya (butuh tambahan anggaran),” kata Komisioner KPU Rafiq Tanzil.
Dikatakan, penambahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan dengan protokol covid 19 bagi penyelenggara maupun pemilih. Salah satunya pengadaan alat pelindung diri (APD).
“Pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi ini pasti akan menambah anggaran, karena harus ada alat pelindung diri bagi semua badan ad hoc yang ada di desa-desa. Termasuk juga para pemilih yang hendak melakukan pencoblos harus ada pelindungnya seperti masker,” jelas Tanziel.
Mantan Aktivis HMI itu belum merinci kebutuhan anggaran yang dibutuhkan saat pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. “Masih dihitung kebutuhan untuk protokol covid,” terangnya.
Pada 3 Oktober 2019 KPU telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilbup Sumenep 2020 sebesar Rp60,7 miliar lebih. Anggaran tersebut ada penambahan menjadi Rp68 miliar lebih setelah ada kenaikan honor bagi tenaga ad hoc, yaitu PPK dan PPS.
Untuk diketahui, Pemerintah dan Komisi II DPR RI resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. Di Pulau Madura, Sumenep satu-satunya Kabupaten yang bakal melaksanakan Pilbup tahun ini. (nz/yt)
