Madurazone. SUMENEP – Kabar mengejutkan datang dari DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur. Para legislator yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) bakal menggelar rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sumenep di luar kota.
Para legislator ini akan membahas KUA PPAS di salah hotel bintang lima Kota Batu, Malang Jawa Timur. Ini merujuk surat Ketua DPRD kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Sumenep nomor 005/ /435.050.02/2020 tentang pembahasan KUA PPAS. Surat tersebut ditandangani Ketua H. Abdul Hamid Ali Munir tertanggal 24 Agustus 2020.
Sebenarnya, rapat tersebut direncanakan Kamis (27/8/2020), maka muncul surat susulan yang menunda pelaksanaan di gelar di Kota Batu Jum’at (28/8/2020). Langkah ini tentu menuai protes dari kalangan aktifis. Alasannya, itu dilakukan dewan di tengah Pandemi covid 19, dimana masyarakat kesulitan ekonomi.
Aktifis Sumenep Independen (SI) Sahrul Gunawan mengaku kecewa dengan langkah para legislator ini yang menggelar pembahasan di Kota Batu itu. Padahal, saat ini sedang dilanda Pandemi covid 19, yang notabennya masyarakat sedang kesusahan, ekonomi sulit.
“Tapi, sayang anggota dewan malah menggelar rapat pembahasan di Kota Batu di salah satu hotel bintang lima. Jelas sangat menyesakkan dada, meski secara regulasi meski tak ada masalah,” katanya.
Seharusnya, sambung dia, para wakil rakyat memikirkan nasib rakyat yang sedang memulihkan ekonomi. Sehingga, anggaran itu diperuntukkan untuk masyarakat kecil, dari pada harus menggelar rapat di Batu. “Sangat naif, dan kepekaan sosialnya tentu menjadi tanda tanya. Apalagi, bicara kepeduliannya,” tuturnya.
Dia juga mempertanyakan anggaran yang digunakan para legislator itu. “Jangan sampai anggaran itu hanya dibuat menghamburkan, kasihan rakyat. Kami menggugat dan mempertanyakan anggaran yang digunakan. Kasihan masyarakat,” ungkapnya.
Ketua DPRD Sumenep H. Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, kegiatan di Kota Batu bukan rapat apalagi membahas KUA PAS, melainkan agenda kunjungan kerja (Kunker). “Itu kunker, karena ada waktu luang maka disempatkan bicara KUA -PPAS. Untuk mempermudah dan memperlancar pembahasan nantinya,” katanya.
Dia menegaskan, anggaran yang digunakan itu menggunakan dana kunker yang sudah ada, tidak ada anggaran khusus. Jadi, murni perdin untuk para legislator. “Penyamaan persepsi saja. Jadi, pembahasannya itu akan dilakukan Minggu dan Hari Senin. Jadi bukan pembahasan,” ucapnya.
Bagaimana dengan surat resmi tertuang pembahasan KUA PPAS?, Menurut politisi PKB ini pihaknya mengklaim hanya formalitas saja. Sebab, itu sebagai acuan kepada eksekutif untuk bisa hadir dalam kegiatan bincang KUA PPAS ini. “Jika tidak ada surat resmi, bagaimana caranya kan gitu,” ucapnya.
Soal penempatan di Malang?, Hamid Ali Munir mengaku jika sebagian anggota sudah berada di Malang. “Karena teman sudah berangkat ada di Malang. Kunker kan hanya sekitar tiga jam, sorenya bisa bicara ini dengan eksekutif. Lagian anggaran biar cepat terserap,” paparnya. (nz/yt)
