Madurazone. SUMENEP – Pemkab Sumenep Madura, Jawa Timur dinilai belum memiliki terobosan dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di 2021. Hal ini karena nota keuangan dalam penjelasan pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja) belum dijelaskan secara rinci.
Hal ini disampaikan ketua komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath. Menurutnya, pihaknya belum menemukan penjelasan atau gambaran soal peningkatan PAD 2021. Termasuk, langkah-langkah konkret dan terobosan dalam meningkatkan pendapatan itu.
“Maka, tidak salah jika meminta penjelasan kepada bupati terkait peningkatan PAD ini dari bupati. Termasuk, juga kami belum mendengar ringkasan jumlah belanja langsung dan tidak langsung dari bupati,” katanya saat menjadi juru bicara (jubir) Fraksi PDI Perjuangan dalam Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan Bupati atas APBD 2021.
Selain itu, sambung dia, akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumenep pasca pandemi covid itu masih terlihat sangat samar. Meski, pemkab kota Sumekar ini memiliki 7 perioritas pembangunan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Konsep itu memang ada, tapi bayangan kami masih samar. Bupati perlu menjelaskannya,” tuturnya.
Politisi asal Kepulauan Masalembu ini mengungkapkan, masyarakat perlu diberitahu apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian di Sumenep. Utamanya, di tengan pandemi covid 19 ini. “Jadi, kan perlu diberitahu apa yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.
Pria yang juga menjadi akabid Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan ini juga menegaskan, dua poin penting itu bagian dari memastikan tugas fundamental legislator sebagai sikap berpihak pada jalan politik dengan tujuan akhir menjaga dan merawat kedaulatan rakyat.
“APBD adalah bidak catur tempat menguji konsistensi seiya-sekata perbuatan. Keadilan dan kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali, disparitas kehidupan warga daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep kenyataan yang tak terbantah, dan perlu disikapi serius,” ucapnya
.
Oleh karenanya, memurut legislator kepulauan Masalembu ini, Fraksi PDI Perjuangan mendorong derap langkah yang sama dengan Pemkab Sumenep untuk terus menunjukkan political will terhadap agenda utama. Yakni kesejahteraan rakyat yang selama ini marginal dan subordinat dari pusara kekuasaan. (nz/yt)
