Oleh : HB. Hasan
Wacana pembangunan bandara Masalembu sebetulnya sudah mengemuka diruang publik sejak 2016.
Saat itu, 7 April 2016 Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyatakan pembangunan dua bandara di Kangean dan Masalembu merupakan bagian dari upaya mendukung program nasional untuk memajukan kawasan kepulauan.
Wahid Wahyudi bahkan menyebutkan pembangunan bandara di kepulauan akan dimulai pada 2017 dengan estimasi kebutuhan biaya 70 Milyar dari dana sharing antara pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemkab Sumenep.
Infrastruktur utama seperti runway dan terminal penumpang akan dibangun Pusat. Sedangkan Pemprop Jatim akan membangun sarana pendukung. Sementara Pemkab Sumenep sendiri hanya kebagian tugas menyiapkan lahan.
Namun itu wacana masa lalu. Sebab, hampir 5 tahun telah berlalu. Ide Wahid Wahyudi tersebut tak kunjung terwujud. Sehingga hari ini, kita bisa mengingatkan Pemprop Jatim agar nanti ada semacam legacy yang akan dikenang oleh segenap warga kepulauan, khususnya rakyat Masalembu yang sangat membutuhkan pembangunan bandara.
Sejak pertengahan 2019, Pemkab Sumenep nampaknya berupaya agar wacana pembangunan bandara di Masalembu tak sekedar menjadi wacana publik yang berpotensi mengganggu upaya pemerintah daerah mengurangi disparitas pembangunan daratan dan kepulauan. Oleh karena itu gayung harus bersambut.
Pada 12 Juli 2019, Wakil Bupati Sumenep Ahmad Fauzi melontarkan ide pembangunan bandara khusus berupa waterbase untuk pesawat amfibi di Masalembu. Waterbase ini akan dijadikan sebagai pilot project untuk pulau-pulau lain. Jika disetujui oleh Kementerian Perhubungan penerbangan ke Masalembu akan menggunakan pesawat perintis amfibi Airfast.
Upaya pemkab terus berlanjut. Pada 4 Desember 2019 Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim bersama sejumlah OPD seperti Dinas Perhubungan dan Bappeda bertemu dengan Menteri Perhubungan RI di Jakarta. Budi Karya Sumadi rupanya menyatakan dukungannya.
Tak heran, pada 23 Desember 2019, Dinas Perhubungan Sumenep menyatakan telah mengalokasikan anggaran sebesar 6 Milyar untuk pembangunan waterbase di Kalisangka Kecamatan Arjasa.
Hanya saja publik hingga saat ini belum mendapat penjelasan mengenai pengalihan pembangunan waterbase dari Masalembu ke Kangean. Ini karena ide awal pembangunan waterbase seperti dinyatakan Wabup Ahmad Fauzi pada 12 Juli 2019 akan dilaksanakan di Masalembu.
Warga Kepulauan Masalembu menunggu kepastian pembangunan waterbase tersebut. Optimisme ini semakin mengencang karena pada 14 Agustus 2020 Kementerian Perhubungan menyatakan telah melakukan studi terhadap 10 lokasi di tanah air yang akan dibangun waterbase. Salah satunya di Sumenep.
Oleh karena itu, legislator asal kepulauan Masalembu, Darul Hasyim menyampaikan harapan kepada Bappeda untuk memasukkan perencanaan pembangunan bandara Masalembu dalam revisi perda RTRW 2013-2033.
Bahkan, dia ingin memastikan pembangunan bandara Masalembu dapat dimasukkan dalam draf revisi perda RTRW yang diinisiasi oleh pihak Bappeda. Hal itu sebagai bentuk komitmen daerah dalam membangun bandara yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Permintaan Ketua Komisi I tersebut dapat dipahami dan seyogyanya bisa diakomodir oleh Bappeda karena dua faktor. Pertama, pembangunan waterbase telah menjadi atensi pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
Kedua, Kecamatan Masalembu sendiri telah ditetapkan oleh Pasal 41 Perda RTRW 2013-2033 sebagai kawasan peruntukan industri menengah sehingga keberadaan bandara sangat diperlukan untuk mengakselerasi perkembangan kawasan industri di Masalembu.
Pembangunan waterbase sepertinya akan menjadi alternatif ketiga yang akan dipilih Pemkab Sumenep dibanding dua opsi lain yang menggelinding sejak 2016 yaitu pemanfaatan eks bandara PT Elnusa dan pembangunan bandara baru seperti di wacanakan Kadis Perhubungan Propinsi Jawa Timur pada 2016.
Seperti diketahui waterbase pertama di Indonesia dibangun pada 2017 di Pulau Bawah, Anambas, Kepulauan Riau. Pesawat yang dipakai Seaplane Amphibi jenis Viking Twin Otter-400 yang terbang dari Bandara Hang Nadim ke Pulau Bawah sekitar 80 Menit. Berbeda dengan sebelumnya dimana perjalanan dari Batam ke Pulau Bawah sampai memakan waktu 4 Jam!
*Penulis Adalah Pemerhati Kebijakan Publik di Sumenep.
(Semua isi yang ada pada opini yang dimuat ini menjadi tanggungjawab penulis)
