Madurazone. Sumenep – Anggota komisi IV DPRD Sumenep H. Samioeddin mewarning Dinas Pendidikan (disdik) setempat dalam penggunaan anggaran yang cukup besar. Utamanya, dalam merealisasikan dana tersebut ke lembaga penerima. Sebab, legislator ini menginginkan anggaran dalam bentuk bantuan ke sekolah harus tepat guna, tepat nilai dan juga tepat sasaran. Otomatis, akan memberikan azas manfaat yang cukup baik kepada lembaga pendidikan sebagai objek dari bantuan dimaksud.
Salah satunya anggaran peningkatkan pendidikan sebesar Rp 16.141.956.795. Anggaran ini bukan dana kecil, namun cukup fantastis untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan hanya sebagian item kegiatan. Anggaran dimaksud salah satunya untuk bantuan afirmasi, belanja tidak langsung meliputi bantuan operasional PAUD, bantuan operasional pramuka, bantuan sosial untuk guru non PNS, honorarium guru, Dewan Pengawas Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), dan anggaran lainnya.
”Kami jelas memberikan warning kepada disdik sebagai pihak yang mengelola dana tersebut untuk menjalankan item kegiatan dalam secara benar. Sehingga, akan memberikan dampak yang baik kepada penerima manfaat. Utamanya, dalam proses pelaksanaanya harus dilakukan dengan benar, sehingga memberikan outcome yang baik pula. Apalagi, anggaran tidak sedikit meski tidak pada satu item kegiatan,” kata Politisi Partai Kebangkita Bangsa ini.
Bahkan, sambung dia, untuk anggaran yang dikhususkan untuk penunjang pendidikan, semestinya menjadi atensi untuk dimaksimalkan. Artinya yang bersangkutan bertanggung jawab mengawal hingga benar-benar sampai ke masing-masing lembaga atau sekolah. ”Ini yang saya maksud tepat sasaran. Di mana harus dipastikan kepada lembaga pendidikan penerima, dan harus dikawal dengan baik. Sehingga, penerima manfaat benar-benar layak, tidak hanya sekadar mengucurkan dana saja,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta instansi ini untuk melakukan pengawalan dan pengawasan realisasi anggaran miliaran rupiah ini. Utamanya, anggran yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan. Termasuk, pengawasan intens dilakukan mulai dari proses awal sebelum dana itu diberikan atau dicairkan. ”Kami hanya memberikan warning, supaya tidak ada penyelewengan anggaran. Jadi, kami minta intensitas pengawasan dalam penggunaan anggaran itu dimaksimalkan,” ujar politisi asal Kecamatan Gapura ini.
