Madurazone. SUMENEP – Polemik “perseteruan” Kapolsek Masalembu Iptu Sujarwo dengan Kepala Desa (Kades) Sukajeruk tentang gelaran pernikahan di tengah Pandemi covid 19 terus menjadi bola liar. Kini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur angkat bicara.
Bahkan, fraksi moncong putih ini meminta Kapolres AKBP Rahman Wijaya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolsek dimaksud. Sebab, polisi seharunya memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat, bukan malah berseteru.
“Kami meminta untuk dilakukam evaluasi secepatnya terhadap kerja dan kinerja Kapolsek Masalembu. Ini harus dilakukan dengan adanya polemik di bawah dalam waktu terakhir ini,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan H. Zainal Arifin.
Evaluasi itu, sambung dia, karena berkaitan dengan keluhan masyarakat harus segera direspon oleh Korp Baju Cokelat itu. Sebab, berkaitan dengan masyarakat yang memerlukan respon cepat. “Khawatir ada konflik of interest nantinya. Makanya perlu dievaluasi,” ucapnya.
Anggota komisi II mengungkapkan, jika tidak dilakukan respon cepat atas keluhan masyarakat juga akan memberikan dampak pada terhambatnya kerja-kerja kepolisian di Masalemebu. “Kami mendapatkan keluarga dari masyarakat dan juga perangkat desa. Berarti Kapolsek sedang lemah kordinasinya dengan masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Zainal, kondusifitas juga menjadi pertaruhan di kepulauan tersebut. “Supaya tidak menjadi bola salju, silahkan dilakukan evaluasi. Itu supaya tidak menjadi bola salju. Sebab, masyarakat mengeluhkan intensitas penanganan covid oleh Kapolsek,” tuturnya.
Sebelumnya, Kapolsek Masalembu dan Kades Sukajeruk saling berseteru. Itu lantaran perhelatan pernikahan di Desa Sukajeruk. Sementara Kapolsek meminta Kades menunjukkan izin tertulis. Sehungga, versi Kapolsek kades malah mencak-mencak. (nz/yt)