Madurazone. SUMENEP – Anggota komisi II DPRD Sumenep Risnawi meminta instansi terkait dalam perbankan dan dinas sosial (dinsos) untuk melakukan kajian dan evaluasi kepada e Warung yang menjadi penyalur program sembako yang merupakan perubahan dari program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Sebab, pihaknya masih banyak menerima laporan atas keberadaan e warung yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional (SOP). Sehingga, dikeluhkan oleh penerima manfaat.
Salah keluhan yang muncul dalam bantuan yang diparakarsasi Kementerian Sosial (Kemensos) ini adalah beras yang disalurkan pihak e Warung dinilai kurang memuaskan dan komuditas lainnya. Sehingga, penerima manfaat merasa dirugikan dengan kualitas yang tidak begitu bagus. Selain itu, juga e Warung yang ditunjuk diduga ada ikatan dengan perangkat desa, termasuk juga tidak memiliki toko namun menjadi penyalur dalam kegiatan program Sembako.
”Penyaluran program sembako ini bertumpu pada e warung, karena masyarakat melakukan transaksi dengan pihak e warung. Sehingga, keberadaanya sangat vital. Maka, harus sesuai dengan standar penyaluranya. Sayangnya, dalam penyalurannya masih terdapat keluhan terkait komoditas bantuan hingga status keberadaan e warung. Maklum, penerima manfaat kan ingin semua yang diterima sesuai dengan harapan dan petunjuk teknis yang sudah ditentukan oleh Kemensos,” katanya.
Nah, sambung dia, dengan adanya keluhan yang disampaikan masyarakat maka penyalurannya masih belum sempurna. Sehingga, diperlukan evaluasi terhadap e warung. Ini dilakukan agar kualitas penyaluran dan keberadaanya menjadi lebih baik. ”Ingat permintaan evaluasi ini bukan bagian dari menghentikan keberadaan e warung. Namun, agar sistem penyaluran dari program sembako ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya, perlu pihak penunjuk atau yang memberi perintah untuk melakukan evaluasi,” tuturnya.
Evaluasi yang dilakukan, menurut politisi PKB ini, berkaitan dengan kekurangan dan keluhan dari pada penerima manfaat.Sehingga, keluhan itu bisa diakomodir menjadi sebuah kebijakan yang bisa menguntungkan dua belah pihak, tidak hanya e warung melainkan juga pihak penerima manfaat.
”Yang jelas, sasaran utamanya adalah penerima manfaat. Jika pelayanan sudah maksimal dan penerima merasa puas, maka sudah pasti program ini berjalan normal. Mestinya harus lebih baik ketika sudah dilakukan evaluasi oleh pihak terkait,” tuturnya dengan nada cukup serius. (nz/yt)
