Madurazone. SUMENEP – Keberadaan mobil dinas (mobdin) di lingkungan Pemkab Sumenep untuk segera dilakukan inventarisasi dengan baik. Hal ini dilakukan agar mobil pelat merah itu bisa terdata dengan baik dan rapi. Sehingga, keberadaanya tidak menjadi “ambigu”. Tidak hanya itu, memastikan keberadaan mobil tersebut terjaga dengan baik dan tepat.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Akis Jazuli meminta Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk melakukan inventarisir aset berbentuk mobil dinas (mobdin) yang ada di lingkungan pemkab kota Sumekar ini. Hal ini dilakukan agar keberadaan mobdin bisa terlacak dengan kondisi baik, dan memastikan mobil berpelat merah itu terjaga dan terpelihara oleh pihak yang menggunakan secara maksimal. Sebab, mobdin itu merupakan aset negara dan dibeli menggunakan uang negara pula.
”Kami minta pihak terkait dalam hal ini DPPKA Sumenep, selaku penanggungjawab aset hendaknya untuk segera melakukan pendataan secara intensif. Sehingga,keberadaanya masih bisa dipastikan bermanfaat atau tidak. Termasuk, apakah mobil tersebut masih ada atau malah sudah lenyap. Ini perlu dilakukan untuk menjaga keutuhan aset yang dimiliki agar tidak raib,” ujarnya.
Untuk itu, pihak terkait hendaknya melakukan pendataan ke sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) untuk memastikan keberadaanya. Kemudian dicocokkan dengan yang data yang dimiliki. ”Harus dilakukan pendataan one by one dari instansi satu ke instansi lain. Sehingga, akurasi data dari keberadaan mobdin itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menunggu laporan dari OPD terkait. Dengan kata lain, harus turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, politisi Nasdem ini meminta DPPKA untuk membuat tim pendataan aset, supaya pola kerjanya lebih terarah dan maksimal. Sebab, jika tidak ada tim, maka bisa dipastikan pendataan akan berlangsung cukup lama. ”Kami usul, agar pendataan tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan dibagi sejumlah tim. Sebab, mobdin di Sumenep cukup banyak. Agar lebih efektif maka tim lah yang bisa melaksanakan pekerjaan penyelamatan aset negara ini,” ungkapnya.
Dalam bekerja, menurut politisi asal Talango ini, tim tidak hanya memastikan keberadaan mobdin tersebut, melainkan juga harus dilihat kondisi fisiknya. Dengan kata lain, kondisi fisik dari mobdin itu apakah masih baik, layak untuk dipakai atau tidak.
”Dari sisi kualitas barang juga harus dilihat oleh instansi terkait, sepertinya sudah banyak mobdin yang tidak layak, namun tetap dipaksakan untuk digunakan. Ini kan menjadi tidak baik dalam realisasinya. Hasil temuan nanti bisa dijadikan bahan untuk mengambil tindakan,” ujarnya. (nz/yt)
