Madurazone. SUMENEP – DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar sidang paripurna terkait Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi atas Penyampaian bupati terhadap rancangan peraturan daerah, (8/4/2022). Kegiatan ini berlangsung lancar dan sangat guyub.
Pada sidang paripurna ini, semua fraksi yang ada di gedung parlemen ini menyampaikan pemandangannya secara umum secara bergantian. Penyampaian itu disampaikan oleh perwakilan fraksi yang ada di gedung dewan ini. Termasuk, juga catatan kritis terkait penyampaian bupati ini.
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Munir dan didampingi pimpinan lainnya. Disamping itu, wakil bupati (wabup) Ny Hj. Dewi Khalifah tampak hadir pada kesempatan itu. Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Camat juga tampak hadir dalam kegiatan itu.
“Sidang Paripurna ini merupakan bagian dari kelanjutan jawaban bupati atas raperda inisiatif DPRD termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah, dan LKPJ,” kata Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Dul Siam mengaku menemukan beberapa kejanggalan dalam LKPJ bupati. Bahkan, dalam temuan itu terjadi di 14 OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Termasuk juga di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten berlogo kuda terbang ini.
“Setelah dilakukan kajian, maka ditemukan adanya kejanggalan kegiatan atau program. Atau Bahkan, mengarah terhadap adanya masalah di kegiatan dimaksud,” kata Ketua Pansus LKPJ Dul Siam.
Salah satunya, sambung dia, laporan terkait pekerjaan fisik. Di mana dalam laporannya disinyalir tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Pasti dalam setiap laporan akan menyatakan bagus. Tapi, kami dapat data laporan masyarakat ternyata ada proyek fisik yang baru dikerjakan sudah rusak,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga sedang membidik program KIHT yang dianggarkan kurang lebih Rp 10 miliar di Kecamatan Guluk-Guluk. Sebab, ada kejanggalan yang perlu diklarifikasi. “KIHT juga menjadi sorotan, termasuk kegiatan lainnya,” ungkapnya.
Sehingga, pihaknya akan memanggil sejumlah PD yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep. Bahkan, 7 PD dan salah satu BUMD langsung akan dilakukan pemanggilan malam ini. “Langsung akan kami panggil untuk meminta klarifikasi terkait persoalan ini. PD harus memberikan penjelasan terkait ini,” paparnya. (nz/yt)
