Madurazone. SUMENEP – Panitia Khusus (Panus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati menemukan sejumlah kegiatan atau program yang ada di 14 Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungkan Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur dinilai janggal.
Hal itu terungkap dari hasil kajian pansus terhadap LKPJ Bupati Sumenep tahun 2021 lalu. Selain PD, pansus juga menemukan persoalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura ini. Sehingga, dibutuhkan klarifikasi dari instansi terkait.
“Setelah dilakukan kajian, maka ditemukan adanya kejanggalan kegiatan atau program. Atau Bahkan, mengarah terhadap adanya masalah di kegiatan dimaksud,” kata Ketua Pansus LKPJ Dul Siam.
Salah satunya, sambung dia, laporan terkait pekerjaan fisik. Di mana dalam laporannya disinyalir tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Pasti dalam setiap laporan akan menyatakan bagus. Tapi, kami dapat data laporan masyarakat ternyata ada proyek fisik yang baru dikerjakan sudah rusak,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga sedang membidik program KIHT yang dianggarkan kurang lebih Rp 10 miliar di Kecamatan Guluk-Guluk. Sebab, ada kejanggalan yang perlu diklarifikasi. “KIHT juga menjadi sorotan, termasuk kegiatan lainnya,” ungkapnya.
Sehingga, pihaknya akan memanggil sejumlah PD yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep. Bahkan, 7 PD dan salah satu BUMD langsung akan dilakukan pemanggilan malam ini. “Langsung akan kami panggil untuk meminta klarifikasi terkait persoalan ini. PD harus memberikan penjelasan terkait ini,” paparnya.
PD yang dijadwalkan dilakukan pemanggilan malam ini, diantaranya Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB.
“Selain itu juga ada PD lain termasuk BUMD yang akan kami panggil malam ini,” tukasnya. (nz/yt)
