Madurazone. SUMENEP – Aksi demonstrasi mahasiswa tentang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur Abdul Hamid Ali Munir. Bahkan, pihaknya mendukung langkah para aktifis ini.
Sebab, kenaikan harga BBM ini dipastikan berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga, perlu langkah nyata dari pemerintah pusat, agar masyarakat tidak dirugikan. Sehingga, ada kesan masyarakat tercekik dengan kebijakan itu.
“Kami akan menyampaikan aspirasinl mahasiswa ini kepada pemerintah pusat. Ini menjadi modal kami, apalagi memang tidak ada program yang taktis dari pemerintah paska kenaikan harga BBM ini,” kata Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir.
Seharusnya, sambung dia, pemerintah pusat hendaknya segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak dari kenaikan BBM. “Kami di daerah, bersama pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan baru pada APBD Perubahan untuk mendorong ekonomi masyarakat bangkit,” ungkapnya.
Kendati demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkapkan, pihaknya akan terus berupaya agar masyarakat tidak begitu mendapatkan dampak signifikan. Utamanya, pada program daerah yang akan dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.
“Jadi, itu sangat penting dan menjadi pekerjaan rumah kepada kami untuk memikirkan masyarakat utamanya berkaitan dengan ekonomi paska kenaikan BBM ini,” ucapnya.
Sebenarnya, menurut Abdul Hamid Ali Munir, pihaknya terus berjuang kepada masyarakat, hanya saja kekuatan APBD sangat terbatas. Yakni, anggaran Sumenep pada dua tahun terakhir ini tidak sampai Rp 2 triliun. Otomatis, juga berkurang dengan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.
Selain itu, dalam aplikasi program melalui anggaran daerah, berbeda dengan dulu saat otonomi daerah. Saat ini, DPRD dan pemerintah daerah dalam naungan Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi, kita terbatas melakukan sesuatu karena semuanya diatur oleh pusat. Itu dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. Ini sangat berbeda ketika masih otonomi daerah,” ujarnya.
Kendati demikian, sebagai wakil rakyat dirinya memiliki keinginan besar agar sebanyak-banyaknya menganggarkan program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.(nz/yt)
