Madurazone. SUMENEP – Rencana Pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menuai protes. Alasannya, renacana kebijakan itu dinilai sangat memberatkan dan membebani masyarakat.
Bahkan, timing atau waktu rencana kenaikan harga BBM ini dinilai kurang tepat dan bisa memberatkan terhadap masyarakat. Mengingat saat ini kondisi ekonomi masih belum stabil akibat Pandemi Covid-19.
Hal itu dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Sumenep H. Hairul Anwar. Menurut dia, kenaikan harga BBM bukan merupakan solusi sebagai solusi ditengah lesunya ekonomi.
“Tentu ini sangat memberatkan. Di tambah kemarin, kena dampak covid-19, itu luar biasa dampaknya. Setelah baru pulih dari Covid-19 kita dihadapkan lagi dengan dampak kenaikan BBM,” katanya.
Dia menuturkan, kenaikan harga BBM sebuah keniscayaan di tengah geopolitik yang semakin tidak menentu. Hal itu sangat berdampak terhadap sektor energi. Sehingga, kekuatan finansial pemerintah apabila terus menerus memberikan subsidi BBM kepada rakyat, maka bisa bermasalah.
“Sebenarnya yang memberatkan adalah keseimbangan antara daya beli masyarakat dengan sisi pendapatan,” ujarnya.
Berdasarkan angka statistik, sebelum harga BBM naik, barang-barang di pasaran lebih awal mengalami kenaikan. Hal ini perlu pemerintah mencari keseimbangan harga.
“Ini mungkin berat bagi pemerintah. (Apalagi) daya beli masyarakat menurun. Karena faktor pendapatan menurun. Di tengah persoalan seperti ini ditambah kenaikan BBM, ya tentu memberatkan. Ini dari kacamata masyarakat,” terang pria yang dikenal sebagai pengusaha Kota Keris.
Sementara dari perspektif pemerintah, mengingat BBM terus disubsidi. Maka dinilai perlu untuk menaikkan harga BBM. Karena dianggap memberatkan apabila terus-menerus memberikan subsidi BBM.
“Sebenarnya ini buah simalakama. Maju kenak dan mundur kenak,” tuturnya. (nz/yt)
