Madurazone. SUMENEP – Pandangan umum fraksi- fraksi di DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur terkait rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban bupati langsung direspon.
Respon tersebut disampaikan dalam sidang jawaban bupati atas PU fraksi di ruang paripurna, Selasa Malam (13/6/2023). Jawaban itu disampaikan oleh wakil bupati (wabup) Nyai Hj Dewi Khalifah.
Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD H. Abdul Hamid Ali Munir berlangsung cukup khidmat. Hadir pada kesempatan tersebut pimpinan dewan, anggota legislator, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Dalam sidang paripurna itu hanya mendengarkan jawaban bupati terkait raperda pertanggungjawaban. Salah satu poin yang disampaikan berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Di mana pemerintah sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh melalui program UHC (Universal Health Coverage). Itu dilakukan di Puskemas maupun RSUD dr. Moh Anwar.
Juga melakukan upaya peningkatan pelayanan dengan peningkatan sarana, pembukaan puskesmas pembantu (pustu) yang memang dibutuhkan. Termasuk, juga melakukan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) lewat pelatihan.
Di sektor ekonomi juga menjadi bahasan dalam jawaban tersebut. Di mana pertumbuhan ekonomi di kabupaten ujung Timur Pulau Madura di tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,62 persen. Tentu saja itu berkakakan dengan langkah Pemkab yang menggerakkan ekonomi lokal potensial dan strategis.
pemberdayaan dan pendampingan UMKM juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Juga berkaitan dengan optimalisasi penanggulangan kemiskinan. Kemudian di topang dengan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif.
Soal infrastruktur, lingkungan juga menjadi poin yang disampaikan dalam jawaban bupati. Bahkan, wisata yang terus bergeliat dengan pemenuhan sarana destinasi wisata yang dilakukan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lepas dari bahasan lantaran juga disinggung oleh fraksi. (Nz/yt)
