Madurazone, SUMENEP – Pendistribusian Blanko ijazah di Sumenep, Madura, Jawa Timur untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) diduga bermasalah. Sebab, distribusi tersebut diwarnai dengan dugaan pungutan oleh KKM (Kelompok Kerja Madrasah) Kabupaten tingkat MI.
Informasi yang berhasil dihimpun Madurazone, lembaga yang akan mengambil blanko ijazah itu “harus” membayar uang Rp 6.500 per siswa. Jadi, masing-masing lembaga tidak sama, tergantung jumlah siswa yang dimiliki. Kemudian, dikalikan dengan jumlah sekolah MI yang mencapai 568 lembaga se Kabupaten Sumenep.
Kabarnya, dugaan pungutan untuk mendapatkan blanko ijazah itu langsung dikordinir oleh KKM Kabupaten. Apabila tidak melakukan pembayaran, Maka, lembaga tidak akan mendapatkan blanko yang seharusnya gratis tersebut.
“Ya, untuk mendapatkan blanko ijazah harus bayar terlebih dahulu. Jika tidak diberikan. Tampaknya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi,” kata salah satu kepala Sekolah kepada media ini.
Memang, sambung dia, nominal cukup kecil jika diukur per siswa, namun jika akumulasikan dari jumlah lembaga bisa dibayangkan. “Ratusan lembaga di Sumenep. Yang kordinir KKM Kabupaten,” ujarnya.
Dia menerangkan, dari yang dinominal yang didapat Rp 3.500 per siswa masuk ke KKM, sementara sisanya Rp 3.000 diduga akan diberikan kepada oknum pendma Kemenag Sumenep. “Itu dari penjelasan yang saya terima,” tuturnya
Sementara Ketua KKM MI Kabupaten Sumenep Basuki Anwar mengakui jika ada setoran uang Rp 6.500 per siswa, namun tidak berkaitan dengan blanko. “Itu bukan untuk blanko melainkan sumbangan untuk kas KKM,” katanya melalui sambung telepon WhatsApp.
Jika tak berkaitan dengan blanko, mengapa dihitung jumlah siswa kelas akhir?, Basuki berdalih hal itu untuk keadilan saja. “Itu untuk keadilan, sumbangan dengan jumlah siswa biar tidak ada ketimpangan. Jadi, bukan pungli murni untuk kas KKM,” kelitnya.
Di menegaskan, kalau pun tidak membayar uang, blanko ijazah tetap saja diberikan. Dan, ini sudah kesepakatan dari KKM Kecamatan. “Karena ini menjadi kesepakatan jelas bukan pungli, lagian tidak ada kaitan dengan pendma. Ini kas KKM,” tuturnya.
Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sumenep Mohammad Shodiq belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. Sambungan dihubungi melalui sambungan telpon WhatsApp dan pesan singkat tak mendapatkan respon. (Nz/yt)
