Madurazone. SUMENEP – Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus digalakkan. Bahkan, persoalan tersebut menjadi atensi dan perioritas dari bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Bahkan, bupati terus berupaya maksimal dan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang dilakukan adalah melibatkan pelaku usaha dalam setiap agenda event yang di gelar sepanjang tahun.
Bahkan, pagelaran bazar UMKM jug tidak luput dari gelaran yang dilakukan secara intens. Ada pasar setiap minggu. Semua dilakukan agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Sehingga, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Itulah kebijakan kami dalam menyelesaikan kemiskinan. Setiap upaya ada proses yang harus dilalui. Makanya, pelibatan pelaku usaha dalam setiap event bagian dari ikhtiar dalam menekan angka kemiskinan,” kata bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Menurutnya, Pemkab terus bekerja keras dalam hal itu. Jangan khawatir, karena itu prioritas sebagai pelayan masyarakat. “ Jadi, tetap berbagai upaya dilakukan, semoga terus membaik. Segala aspirasi kami terima dengan baik,” tuturnya.
Perlu diketahui, jumlah penduduk miskin di Kota Keris ini berada diangka 206.100 jiwa atau sekitar 18,70 persen dari total populasi. Bahkan, Kabupaten Sumenep berada di posisi ketiga terkait tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
Walaupun Sumenep berada di posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan di Jawa Timur, kata Bupati Fauzi, berdasarkan data BPS, angka itu terus mengalami penurunan. Semula, angkanya mencapai 20,55 persen, berangsur turun ke 18.76 dan terakhir terus menyusut menjadi 18,7 persen.
Pertumbuhan ekonomi Sumenep terus meningkat signifikan. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2023 naik 5,35 persen, meningkat dibandingkan tahun 2022.
Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami kenaikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,47 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi hampir di seluruh komponen pengeluaran.
Pertumbuhan terbesar terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT), yakni sebesar 10,19 persen.
“Kami juga terus melakukan sinergi dengan DPRD dalam hal pengentasan kemiskinan. Jadi, kami terus membicarakan hal itu,” tuturnya. (Nz/yt)
