Madurazone. SUMENEP – Berbagai cara dilakukan pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Salah satunya, dengan memperbanyak program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) untuk meningkatkan derajat keluarga menuju sejahtera di Kota Sumekar itu.
Tak tangung-tanggung, tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 2,5 miliar melalui APBD Sumenep untuk 128 unit RTLH yang akan menyasar sejumlah pelosok yang ada di sejumlah kecamatan. Sasarannya, mayoritas masyarakat yang berada pada kemiskinan ekstrem. Sementara di tahun 2023 lalu, juga terdapat bantuan RTLH sebanyak 214 unit.
Pemanfaatan dan maksimalisasi kegiatan RTLH tersebut sebagai wujud dan ikhtiar pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Sebab, yang menjadi sasaran dari kegiatan itu adalah warga miskin yang tidak memiliki rumah layak huni. Nah, dengan bantuan pemerintah diharapkan mamu meningkatkan status dan taraf kehidupan masyarakat kurang mampun tersebut.
Tidak hanya RTLH, Pemerintah juga mendapatkan kucuran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui Dirjen Perumahan. Di mana kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan.
Hingga tahun 2023 bantuan tersebut sudah mengucur 7000 unit. Rinciannnya, 500 rumah di tahun 2021, 1500 di tahun 2022, dan 2023 sebanyak 5000 unit. Sementara besarnnnya masing-masing sebanyak 20 juta, untuk bangunan Rp 17,5 juta, sementara sisanya 2,5 juta untuk membayar ongkos tukang.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menjelaskan, bantuan RTLH dan BSPS merupakan bagian dari keinginan pemerintah agar masyarakat tidak tinggal di rumah yang tidak layak. Sehingga, bisa menikmati rumah yang layak. Biasanya itu terjadi kepada warga masyarakat yang kurang mampu.
”Makanya, bantuan untuk RTLH dan BSPS kami maksimalkan. Utamanya, yang dar kementerian PUPR yang memang kuotanya cukup banyak,” ujarnya.
Keberadaan bantuan tersebut, menurut dia, diharapkan ikut mendorong menekan angka kemiskinan di Kabupaten ujung Timur Pulau Madura itu. Sehingga, angka kemiskinan setiap tahunnya akan terus menurun. ”Apapun akan kami lakukan untuk bisa menekan angka kemiskinan. Ini ikhtiar kami sebagai pemerintah,” tuturnya.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dina Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukimam (DPRKP dan Perhubungan), Noer Lisal Anbiyah menyampaikan, bahwa pihaknya menyiapkan program RTLH untuk mengurangi rumah yang tidak layak huni di Kota Keris. ”Tahun ini dialokasikan sebanyak 2,5 miliar untuk 128 unit. Sementnara untuk BSPS kuota untuk tahun ini belum diketahui,” katanya. (nz/yt)
