Madurazone. SUMENEP – Pembangunan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dinilai belum terarah. Sebab, masih ada pembangunan yang belum berkesinambungan dengan kegiatan lain di instansi berbeda.
Sehingga, keberadaannya menjadi minim fungsi dan terkesan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat terdampak. Pada akhirnya, bangunan tersebut hanya menjadi “pajangan” belaka yang terkesan mubazir.
Hal tersebut disampaikan ketua komisi III M. Muhri. Menurutnya, pembangunan daerah harus dilakukan secara kolektif melibatkan seluruh unsur OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sehingga, pembangunannya lebih baik dan saling terkait.
“Selama ini kami lihat, masing-masing instansi merancang kegiatan sesuai selera instansi, sehingga tidak memiliki kesinambungan kerja pembangunan dan tidak tuntas karena terkesan setengah hati,” katanya.
Misalnya, sambung dia, pada pembangunan taman adipura, jika dilihat dari sket yang ada tidak seperti itu, melainkan terus ke arah labang mesem, tapi terhenti karena ganti pimpinan OPD. “Sehingga, itu terkesan pembangunan pribadi bukan daerah,” kesalnya.
Politisi PKB itu menegaskan, pembangunan itu harus dilakukan dengan perencanaan yang menyeluruh dan Terintegratif (menyatu). Sehingga, pembangunan itu tidak mengalami mangkrak, namun harus tuntas total.
“Jadi, ada perencanaan yang dilakukan secara kolektif yang dikomandani pihak Bappeda, utamanya berkaitan dengan pembangunan perioritas,” tuturnya.
Mantan aktifis PMII ini juga menegaskan, pengalaman yang terjadi pembangunan terpisah-pisah di masing-masing OPD, dengan lokasi berbeda. Intinya, programnya harus sinergi dengan baik.
“Misalnya, satu instansi bangun pompa, maka instansi lainnya menyiapkan irigasi -nya dan sejenisnya. Ada sinergi dari masing-masing OPD. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Dengan begitu, menurut Muhri pembangunan di Sumenep bisa terarah dan tidak terkesan hanya formalitas setiap tahunnya. “Jadi, kami ada perencanaan makro yang Terintegratif supaya pembangunan di Sumenep lebih baik,” tukasnya.
